Reklamasi

Tindaklanjuti Penerbitan Ribuan IMB di Pulau Reklamasi, William Dorong Anggota Dewan Bikin Pansus

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan William Yani mengusulkan agar dewan membuat panitia khusus (Pansus).

Tindaklanjuti Penerbitan Ribuan IMB di Pulau Reklamasi, William Dorong Anggota Dewan Bikin Pansus
istimewa
Anggota F-PDIP DPRD DKI WA William Yani. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Anggie Lianda Putri

GAMBIR, WARTAKOTALIVE.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan William Yani mengusulkan agar dewan membuat panitia khusus (Pansus).

Adapun pansus itu untuk menindaklanjuti penerbitan ribuan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan pulau reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya meminta DPRD membuat Pansus untuk Izin Mendirikan Bangunan," ujar William kepada Warta Kota, Sabtu (29/6/2019).

Pasalnya ia mempertanyakan alasan hukum apa yang digunakan Anies untuk menerbitakan izin tersebut.

Menurutnya bila hanya berpatokan pada Peraturan Gubernur (Pergub) 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) yang dibuat mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, maka IMB tak sepenuhnya sah.

"Pansus untuk mempertanyakan Kenapa IMB bisa keluar tanpa payung hukum. Saya mengusulkan kepada teman-teman DPRD yang lain, saya sebagai komisi A meminta lah agar dibuat Pansus IMB untuk membedah kasus ini," kata William.

Anies berdalih bahwa IMB itu sah diterbitakan sebab bangunan diatas pulau reklamasi itu sudah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HPL) yang disusun berdasarkan Pergub milik Ahok, maka pihaknya mesti meneribitkan IMB.

William membantah hal ini sebab zonasi wilayah di atas lahan reklamasi itu hingga kini masih belum jelas.

Apakah wilayah itu masih terhitung wilayah perairan atau sudah masuk dalama zona daratan.

Status zona wilayah reklamasi menurut dia masih abu-abu lantaran Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) masih belum diajukan Anies setelah ditarik untuk direvisi beberapa waktu lalu.

"Emang itu statusnya apa? Itu pantai atau pulau? Zonasinya aja belum ada, kok bisa keluar IMB? Jadi gini IMB itu bisa keluar kalau sudah ada zonasi, contohnya ada orang mau membuat kantor tapi zonasinya masih Perumahan boleh nggak dia mendapat IMB kantor? Enggak boleh sama sekali. Nah sama kayak ini," kata William. (M16)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved