Pilpres 2019

Polisi Akan Bubarkan Paksa Demo di MK, Jika Masih Dilakukan Sampai Pukul 18.00

Polisi akan bersikap tegas menegakkan aturan saat mengamankan aksi massa yang berdemonstrasi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi.

Polisi Akan Bubarkan Paksa Demo di MK, Jika Masih Dilakukan Sampai Pukul 18.00
Tangkapan Layat Kompas TV
Tim kuasa hukum Jokowi-Maruf Amin memakai kopiah hitam, saat sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019, di Gedung MK, Kamis (27/6/2019). 

Karo Penmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan, pihaknya akan bersikap tegas menegakkan aturan saat mengamankan aksi massa yang berdemonstrasi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK), saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 digelar di MK, Kamis (27/6/2019).

Menurut Dedi, sesuai kesepakatan dengan koordinator lapangan dari massa aksi, mereka berjanji akan mentaati aturan, yakni dengan membubarkan diri sesuai batas waktu yang ada yakni pukul 18.00.

Jika tidak, kata Dedi, polisi terpaksa melakukan pembubaran paksa.

"Namun sebelumnya ada langkah persuasif dulu. Kalau langkah persuasif tidak dihiraukan atau tidak diindahkan massa, maka berikutnya tahapan peringatan keras, dan sampai pembubaran paksan akan dilakukan,” katanya.

Ia meminta massa yang berunjuk rasa agar mentaati ketentuan dan aturan yang berlaku serta juga mentaati kesepakatan yang sudah disetujui koordinator lapangan dengan pihaknya, sebelum menggelar aksi.

 Begini Akhir Guru Honorer di Tangerang Selatan yang Mencoba Bongkar Praktik Pungli di Sekolahnya

 Begini Nasib Terkini Angelina Sondakh Mantan Istri Adjie Massaid yang Dipenjara 7 Tahun

 Pengantin Baru Tewas Berhubungan 48 Jam Maraton, Pengakuan Suami Lakukan Hal yang Sadis

 Ternyata Ini Alasan BPN Tetap Optimis Bakal Memenangkan Gugatan di MK, Hakim Sudah Kantongi Putusan

"Sesuai aturan, batas aksi sampai pukul 18.00. Para koordinator aksi sudah berjanji akan mengimbau massa untuk membubarkan diri secara tertib dan damai pada saat itu," kata Dedi.

Jika ternyata tidak katanya pihaknya akan melakukan pembubaran paksa aksi demonstrasi tersebut.

Dedi menjelaskan pihaknya mengerahkan sebanyak 47 ribu personel gabungan TNI dan Polri dan aparat pemerintah daerah dalam pengamanan saat sidang putusan MK digelar, Kamis.

Sebanyak 47 ribu personel gabungan ini terdiri dari 28 personel Polri, 17 ribu personel TNI, dan 2.000 personel dari pemerintah daerah.

Mereka katanya disiagakan bukan hanya di MK dan sekitarnya saja tetapi juga di tempat lain mulai dari DPR, Bawaslu, KPU serta titik rawan lainnya.

 Kapolri Sudah Larang Demo di Depan MK, Polisi Pastikan Berhak Bubarkan Demo Tak Sesuai Aturan

 Masyarakat Dilarang Keras Beli Motor Berkode ST, Simak Penjelasan Polisi Soal Motor Berkode ST

 KEMUNCULAN Ani Yudhoyono Lewat Mimpi, Minta Ibas dan Aliya Rajasa Untuk Menjaga 3 Sosok Ini

 Baru Sebulan Bebas, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Jadi Tersangka Lagi. Kali Ini Potong Dana SKPD

"Untuk di MK sendiri ada 13 ribu personel yang disiagakan mengamankan," katanya.

Jumlah itu katanya bisa ditambah atau dipertebal jika memang dibutuhkan melihat situasi dan kondisi yang ada. (bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved