Polda Metro Kawal KPU untuk Menetapkan Presiden dan Wapres Terpilih Pasca Putusan MK

KPU wajib menindaklanjuti hasil putusan MK paling lambat tiga hari setelah putusan dibacakan.

Polda Metro Kawal KPU untuk Menetapkan Presiden dan Wapres Terpilih Pasca Putusan MK
Warta Kota/Gisesya Ranggawari
Ilustrasi. Aksi unjuk rasa jelang Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). 

Polda Metro Jaya memastikan sudah menyiapkan skenario pengamanan untuk diterapkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), usai pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019).

Sebab, sesuai aturan, KPU wajib menindaklanjuti hasil putusan MK paling lambat tiga hari setelah putusan dibacakan, yakni dengan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, atas dasar putusan MK tersebut.

"Kami sudah lakukan pengamanan di KPU dan tentunya sudah berkoordinasi dengan KPU," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, Kamis (27/6/2019)

Menurut Argo, pengamanan di KPU yang diperketat menjadi kewajiban pihaknya.

Hal ini untuk mengawal tindak lanjut hasil putusan MK yang akan dilakukan KPU.

"Saat ini, 8.000 personel gabungan TNI-Polri sudah lakukan pengamanan di KPU," katanya.

Sesosok Wanita Paruh Baya Ditemukan Tak Bernyawa di Bekasi dengan Kondisi Kaki dan Tangan Terikat

Jumlah itu katanya bisa bertambah atau dipertebal dengan mempertimbangkan situasi pasca pembacaan putusan MK.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, bersama Pangdam Jaya menemui Komisioner KPU di Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Kedatangan Kapolda Metro dan Pangdam Jaya untuk berkordinasi dengan KPU terkait pengamanan yang akan dilakukan di KPU menjelang dan pasca pembacaan putusan MK, Kamis (27/6/2019).

"Kami bersama TNI berkordinasi dengan KPU, terkait bagaimana pengamanan KPU. Kami wajib melakukan langkah pengamanan ketika KPU menindaklanjuti putusan MK nantinya. Jadi setelah pengamanan di MK, setelah putusan, sebagian beralih ke KPU," kata Irjen Gatot Eddy Pramono.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved