Pilpres 2019

Peserta Halalbihalal Salat Dzuhur Tanpa Pengeras Suara

Adzan Dzuhur telah berkumandang, para peserta aksi damai Halalbihalal dan Tahlil Akbar

Peserta Halalbihalal Salat Dzuhur Tanpa Pengeras Suara
Wartakotalive.com/Dwi Rizki
Ratusan peserta aksi damai Halalbihalal dan Tahlil Akbar Salat Dzuhur berjamaah di depan kantor Menkopolhukam, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (27/6/2019) siang. 

GAMBIR, WARTAKOTALIVE.COM -- Adzan Dzuhur telah berkumandang, para peserta aksi damai Halalbihalal dan Tahlil Akbar yang semula menyemut di sekeliling mobil orator mulai membuat saf di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, mulai dari patung kuda hingga depan kantor Menkopolhukam, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (27/6/2019) pukul 12.00 WIB.

Namun, lantaran terbatasnya pengeras suara, jemaah yang telah berbaris rapih di depan Kantor Menkopolhukam tidak dapat mendengar takbiratul ihram yang dikumandangkan oleh Imam yang berada jauh di depan Kementerian Pariwisata atau sejauh 200 meter.

Akibatnya, jemaah yang berada di depan Kementerian Pariwisata telah terlebih dahulu melaksanakan Salat Dzuhur berjamaah.

Sedangkan ratusan jemaah yang berada depan Kantor Menkopolhukam terlihat saling bertatapan melihat ke arah jemaah yang telah menunaikan salat.

Pemandangan tersebut berlangsung sekitar lima menit sebelum akhirnya iqamat dilantangkan dari salah satu jemaah yang berada di saf terdepan rombongan salat berjamaah di depan Kantor Menkopolhukam.

Lantaran tidak adanya pengeras suara, takbir pun dilantangkan para jemaah bersusulan untuk menandai rukun Salat, mulai dari rakaat pertama hingga salam di akhir rakaat ke empat.

Pada sudut lainnya, beberapa peserta aksi yang tertinggal dalam salat berjamaah terlihat tetap Salat Dzuhur berjamaah yang terbagi dalam beberapa kelompok.

Mereka menggelar tikar di atas taman di antara para pedagang yang berlalu lalang menjajakan dagangannya.

Seperti diketahui, aksi damai Halalbihalal dan Tahlil Akbar yang digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI) serta Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) itu merujuk pada sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang disampaikan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada siang ini, Kamis (27/6/2019).

Peserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan itu menuntut keputusan yang adil oleh MK atas dugaan kecurangan selama Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019.(dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved