Pilpres 2019

KPAI Imbau Peserta Aksi Unjuk Rasa di Gedung MK Tak Libatkan Anak

Jelang pengumuman hasil sengketa Pilpres 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau semua pihak tidak melibatkan anak dalam kegiatan po

KPAI Imbau Peserta Aksi Unjuk Rasa di Gedung MK Tak Libatkan Anak
Warta Kota/Adhy Kelana
Massa Aksi Kawal MK menunggu jalannya sidang putusan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). 

Jelang pengumuman hasil sengketa Pilpres 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau semua pihak tidak melibatkan anak dalam kegiatan politik apa pun.

Terlebih pada peserta aksi yang melakukan unjuk rasa disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jangan sampai situasi yang perlu perhatian khusus ini kembali melibatkan anak-anak di frontline, laksana martir," ujar Komisioner KPAI Jasra Putra kepada Warta Kota, Kamis (27/6/2019).

Menurutnya jika anak-anak yang berusia 0 - 18 tahun terlibat dalam politik, bisa beresiko pada psikologisnya.

Resikonya mereka bisa kehilangan dirinya, keluarganya dan masa depannya, karena anak anak berada dalam situasi psikologis yang tidak menentu.

 Begini Akhir Guru Honorer di Tangerang Selatan yang Mencoba Bongkar Praktik Pungli di Sekolahnya

 Begini Nasib Terkini Angelina Sondakh Mantan Istri Adjie Massaid yang Dipenjara 7 Tahun

 Pengantin Baru Tewas Berhubungan 48 Jam Maraton, Pengakuan Suami Lakukan Hal yang Sadis

 Ternyata Ini Alasan BPN Tetap Optimis Bakal Memenangkan Gugatan di MK, Hakim Sudah Kantongi Putusan

"Biarkan mereka tumbuh dewasa dan diberi kesempatan berkembang, hingga nanti mereka matang dan layak memasuki pentas politik kebangsaan ini," ungkap Jasra.

"Begitu juga kemungkinan anak-anak terlibat menyambut euforia kemenangan atau terlibat dalam aksi protes kekalahan," tambah Jasra.

KPAI juga berharap agar orangtua, guru, maupun lembaga pendidikan sama-sama bertanggung jawab memastikan anak dalam keadaan baik, aman dan tak terlibat.

"Untuk itu KPAI akan terus memantau dan mengimbau semua pihak agar menghindari anak-anak dalam penyalahgunaan kegiatan politik," kata Jasra.

 Kapolri Sudah Larang Demo di Depan MK, Polisi Pastikan Berhak Bubarkan Demo Tak Sesuai Aturan

 Masyarakat Dilarang Keras Beli Motor Berkode ST, Simak Penjelasan Polisi Soal Motor Berkode ST

 KEMUNCULAN Ani Yudhoyono Lewat Mimpi, Minta Ibas dan Aliya Rajasa Untuk Menjaga 3 Sosok Ini

 Baru Sebulan Bebas, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Jadi Tersangka Lagi. Kali Ini Potong Dana SKPD

Hal tersebut telah diatur dalam undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PA Pasal 15 yang menyatakan setiap anak memiliki hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. (M16)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved