Berita Video

VIDEO: Aksi Massa di Patung Kuda Menjelang Putusan MK

Pantauan Wartakotalive.com sejumlah massa aksi damai mulai berdatangan dan memadati sekitar Parung Kuda Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

WARTA KOTA/JOKO SUPRIYANTO
Massa aksi mulai berdatangan ke Patung Kuda Monas, Rabu (26/6/2019), menjelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan dilaksanakan pada Kamis (27/6/2019). 

Meski Kapolri melarang adanya aksi unjuk rasa di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan dilaksanakan besok 27 Juni 2019. Sejumlah massa aksi tetap berkumpul disekitar Patung Kuda.

Pantauan Wartakotalive.com sejumlah massa aksi damai mulai berdatangan dan memadati sekitar Parung Kuda Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Meski begitu mereka hanya duduk disekitaran Jalan Merdeka yang telah ditutup petugas.

Massa aksi damai yang hadir juga terlihat belum melalukan orasi sebagaimana yang biasa dilakukan saat melakukan penyampaian pendapat. Mobil komando yang biasa digunakan untuk orasi pun juga belum terlihat.

Sementara meski Jalan Merdeka Barat arah Harmoni di tutup namun arah sebaliknya tetap dibuka untuk umum, masyarakat pun juga masih dapat melintas seperti biasa

Sedangkan untuk pengamanan beberapa personil kepolisian pun tetap melakukan penjagaan disekitar MK maupun Jalan Merdeka Barat. Mereka tersebar dibeberapa titik termasuk Jalan Merdeka Barat yang tidak dilakukan penutupan.

Adanya massa aksi damai ini juga belum diketahui maksud dan tujuannya padahal aksi demo sendiri ditegaskan dilarang oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Walau begitu hingga kini massa terus berdatangan disekitar Patung Kuda Monas.

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Alasannya, ujar Tito, bahwa aksi unjuk rasa tetap harus menaati sejumlah ketentuan seperti tidak menganggu ketertiban publik.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Kenapa, dasar saya adalah UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 6 itu tentang penyampaian pendapat di muka umum. Di dalam Pasal 6 itu ada lima yang tidak boleh, diantaranya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, dan tidak boleh menganggu hak asasi orang lain dan harus menjaga kesatuan bangsa," ujarnya.

Video Ekslusif: Penuturan Warga Bekasi yang Viral Karena Beri Nama Anaknya Google

VIDEO: Fotografer Jerry Aurum Minta Maaf ke Keluarga Karena Terjerat Narkoba

VIDEO: PPSU Cantik Ditabrak Motor Saat Menyapu Jalan, Wakil Wali Kota Besuk ke RSUD Koja

Alasannya, ujar Tito, bahwa aksi unjuk rasa tetap harus menaati sejumlah ketentuan seperti tidak menganggu ketertiban publik. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Kenapa, dasar saya adalah UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 6 itu tentang penyampaian pendapat di muka umum. Di dalam Pasal 6 itu ada lima yang tidak boleh, diantaranya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, dan tidak boleh menganggu hak asasi orang lain dan harus menjaga kesatuan bangsa," ujarnya. (JOS)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved