Bedrita Pemkot Bekasi

Ratusan Truk Penyedot Tinja Tidak Lapor Pemkot Bekasi

Disperkimtan Kota Bekasi mencatat ada 107 armada truk pengangkut limbah domestik atau penyedot tinja ilegal di wilayah setempat.

Ratusan Truk Penyedot Tinja Tidak Lapor Pemkot Bekasi
Tribunnews.com
Ilustrasi 

Apalagi, kata Andrea, keberadaan 1.600 industri di Kota Bekasi belum ada yang fokus menjalani pengolahan limbah domestik.

Meski perusahaan itu sudah mengantongi izin pengelolaan lingkungan, tetap izin pengolaan limbah domestik harus dimiliki sendiri.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi telah membuat payung hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengolaan Air Limbah Domestik sudah berjalan.

Bagi yang melanggar, tentunya pemerintah telah menyiapkan sanksi pidana.

"Di dalam aturan itu masyarakat diminta untuk membuat septic tank untuk menampung limbah domestik dan bila penuh akan disedot," ujarnya.

Kepala Disperkimtan Kota Bekasi Jumhana Luthfi menyatakan, pihaknya tengah memantau pergerakan truk limbah domestik milik swasta tersebut.

Bila mereka terbukti membuang limbahnya sembarangan, pemerintah akan menindaknya karena menimbulkan pencemaran.

Apalagi sudah ada payung hukum yang untuk memberikan sanksi, yakni UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Skemanya bisa saja mereka menyedot tinja warga, lalu membuangnya ke pengelolaan milik kami. Nanti ada biaya retribusi yang bisa kita ambil sebagai PAD," kata Luthfi.

Ketua Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan pada Tim Wali Kota Bekasi untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan (TWUP4), Benny Tunggul mengatakan, tindakan untuk menilang seluruh armada truk pengangkut tinja harus segera dilakukan.

Halaman
123
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved