Bedrita Pemkot Bekasi

Ratusan Truk Penyedot Tinja Tidak Lapor Pemkot Bekasi

Disperkimtan Kota Bekasi mencatat ada 107 armada truk pengangkut limbah domestik atau penyedot tinja ilegal di wilayah setempat.

Ratusan Truk Penyedot Tinja Tidak Lapor Pemkot Bekasi
Tribunnews.com
Ilustrasi 

BEKASI, WARTAKOTALIVE.COM --- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  atau Disperkimtan Kota Bekasi mencatat ada 107 armada truk pengangkut limbah domestik atau penyedot tinja ilegal di wilayah setempat.

Akibatnya, ada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor limbah domestik.

Kepala UPTD Pengolahan Air Limbah pada Disperkimtan Kota Bekasi, Andrea Sucipto mengatakan, truk tersebut dianggap ilegal karena pemiliknya tidak berkoordinasi atau mengajukan izin kepada pemerintah setempat dalam menyedot limbah tinja warga.

Ramalan Zodiak Kamis 27 Juni 2019 Taurus Raih Sukses, Virgo Hadapi Kompetisi, Rahasia Leo Terungkap

Sekeluarga Nangis Mantan Syahrini Datang ke Rumah saat Incess & Reino Barack Sedang Bulan Madu

Begini Nasib Terkini Angelina Sondakh Mantan Istri Adjie Massaid yang Dipenjara 7 Tahun

TERBARU Rujak Cingur Bu Mella Surabaya Viral Harga 60 Ribu Seporsi Kian Ramai, Pembeli Antre 3 Jam

Roro Fitria Sempat Ngotot Ingin Rehabilitasi tapi Kini Tabah Menjalani Masa Hukuman, Kata Pengacara

Lantaran tidak berizin, maka limbah dari warga itu tidak dibuang ke UPTD yang dikelolanya.

"Ratusan truk itu berasal dari 88 perusahaan penyedot tinja dan mereka beroperasi ke lingkungan masyarakat dengan cara melayani sedot limbah tinja," kata Andrea pada Rabu (26/6/2019).

Menurut dia, keberadaan truk ilegal itu sangat merugikan pemerintah daerah karena retribusi dari penyedotan tinja tidak masuk ke kas daerah.

Kata dia, satu truk penyedot tinja dalam sehari bisa melayani dua warga dengan masing-masing kapasitas truk sebesar 4 meter kubik.

"Untuk pemerintah daerah sendiri memiliki 7 truk dan tarif yang dikenakan ke masyarakat sebesar Rp 150.000 per meter kubik, sedangkan rata-rata rumah warga ada yang memiliki 2 meter kubik ataupun 3 meter kubik," ujar Andrea yang mematok perolehan PAD limbah domestik Rp 500 juta tahun 2019 ini.

Guna menekan potensi PAD yang hilang, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan dinas terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan agar ada penindakan kepada truk yang tidak memiliki izin.

Bila perusahaan swasta itu ikut aturan pemerintah daerah, tentunya bisa menambah sumber pendapatan.

Halaman
123
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved