Breaking News:

Pilpres 2019

Pasangan Pemenang Pilpres 2019 Akan Diumumkan Tiga Hari Pasca Putusan MK

Maksimal dalam tiga hari setelah pembacaan putusan (MK). Apakah hari Jumat, Sabtu atau Ahad, yang penting dalam durasi tiga hari itu.

Warta Kota/Joko Supriyanto
Ilustrasi kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). 

Berakhirnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tanggal 14 Juni 2019 lalu, diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari secara langsung mengakhiri kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Terlebih, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, pihaknya akan mengumumkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam jangka waktu tiga hari pasca putusan dibacakan Majelis Hakim MK pada Kamis (28/6/2019).

"Kapan KPU menetapkan pasangan calon terpilih, ya maksimal dalam tiga hari setelah pembacaan putusan (MK). Apakah hari Jumat, Sabtu atau Ahad, yang penting dalam durasi tiga hari itu," ungkapnya kepada wartawan di kawasan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (26/6/2019).

Kondisi Wali Kota Risma di RSUD Soetomo Diklaim Sudah Membaik, Tapi Ditangani 15 Dokter Spesialis

Massa Aksi Damai Siap Penuhi Monas Saat Putusan Sengketa PHPU oleh MK Besok

Lebih lanjut dipaparkannya, pengumuman hanya akan dilakukan apabila putusan MK tidak berpengaruh pada perolehan suara yang dimiliki oleh pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sebaliknya, putusan MK harus dipenuhi sebelum pihaknya menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

"Jadi kalau putusannya dibaca kamis 27 Juni 2019, tiga hari dihitungnya kan tanggal 28, 29, 30, 30 hari terakhir. Nanti ada rapat pleno terbuka, kita mengundang semua pihak dengan agenda tunggal yaitu penetapan pasangan calon terpilih," jelas Hasyim.

Ulama akan Sampaikan Lima Petisi Dalam Halal Bihalal dan Tahlil Akbar Selain Dzikir Bersama

Dalam kesempatan tersebut, KPU akan mengundang seluruh pihak, antara lain peserta pemilu yakni kedua pasang Capres dan Cawapres, peserta pemilu partai politik, organisasi kemasyarakatan, NGO, media, serta perwakilan dari pemerintah.

"Ralat pleno terbuka, produk hukumnya ada dua, pertama berita acara, tentang peristiwa penetapan pasangan calon terpilih. Kemudian berdasarkan itu, KPU membuat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih," jelasnya.

Tidak hanya akan diisi dengan dzikir bersama yang diikuti oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) se-Nusantara itu, Aksi Damai Halal Bihalal dan Tahlil Akbar yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (28/6/2019) juga akan diisi dengan orasi politik.

Berdasarkan selebaran, terdapat lima petisi yang disampaikan dalam aksi damai yang telah berlangsung sejak tanggal 24 Juni 2019 hingga tanggal 28 Juni 2019 mendatang.

Lima petisi tersebut antara lain berisi penolakan kriminalisasi dan tuduhan makar terhadap ulama, pembiaran terhadap penodaan agama sekaligus perlindungan terhadap penista agama. Selain itu, pembiaran terhadap gerakan liberal, neo PKI, LGBT, syi'ah rofidoh serta aliran sesaat yang merebak di Nusantara.

Halaman
12
Penulis:
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved