Baru Sebulan Bebas, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Jadi Tersangka Lagi. Kali Ini Potong Dana SKPD

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah

Baru Sebulan Bebas, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Jadi Tersangka Lagi. Kali Ini Potong Dana SKPD
Tribunnews.com
Eks Bupati Bogor, Rachmat Yasin. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penetapan ini merupakan hasil pengembangan kasus suap terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat.

Dalam kasus itu, Rachmat divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung selama lima tahun dan enam bulan penjara.

VIDEO: Mantan Bupati Bogor Racmat Yasin Gelar Syukuran Bebas dari Lapas Sukamiskin

Keluar Lapas Sukamiskin, Ibunda Rachmat Yasin Ungkap Kebiasaan Anaknya yang Suka Peluk

Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Menghirup Udara Bebas: Demi Allah Saya Takkan Jadi Bupati Lagi

"KPK menetapkan RY, Bupati Bogor periode 2009-2014 sebagai tersangka. RY ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Mei 2019," kata Febri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Dalam penyidikan baru ini, Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekitar Rp 8,93 miliar.

"Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014," kata Febri.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Kompas.com)

Kemudian, ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.

Gratifikasi tanah diduga diberikan oleh seorang pemilik tanah untuk memuluskan perizinan lokasi pendirian pondok pesantren.

Sementara gratifikasi mobil diduga berasal dari pengusaha yang memegang sejumlah proyek di Kabupaten Bogor.

Rujak Cingur Rp 60 Ribu Bu Mella Kian Laris, Antrean Panjang. Tapi Ini yang Malah Dikeluhkan Pembeli

Rachmat disangkakan melanggar pasal 12 huruf f dan pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman
1234
Editor: Wito Karyono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved