Rizal Ramli Sudah Mengingatkan Jokowi Soal Kebijakan Sri Mulyani yang Berdampak Buruk pada Indonesia

Kebijakan yang dilakukan adalah austerity atau pengetatan anggaran yang berdampak pada memburuknya perekonomian Indonesia.

Rizal Ramli Sudah Mengingatkan Jokowi Soal Kebijakan Sri Mulyani yang Berdampak Buruk pada Indonesia
Kolase foto/kompas.com/instagram
Rizal Ramli sudah mengingatkan Presiden Jokowi soal kebijakan Sri Mulyani. 

Ekonom senior Dr Rizal Ramli telah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menolak rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menerapkan kebijakan austerity atau pengetatan anggaran yang berdampak pada memburuknya perekonomian Indonesia.

Hal itu disampaikan mantan Tim Panel Ekonomi PBB itu 3,5 tahun silam.

Kepada Jokowi, Rizal Ramli menjelaskan bahwa kebijakan austerity atau pengetatan anggaran yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani meruakan hal yang kuno.

Kebijakan ekonomi makro super konservatif itu hanya akan membuat senang kreditor utang dan investor asing.

Sementara akibat yang diterima masyarakat atas kebijakan menteri yang mendapat gelar terbaik di dunia itu, kata Rizal Ramli, adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka lima persen.

Ustadz Abdul Somad Jelaskan 6 Hari Puasa Syawal Bisa Sekaligus untuk Melunasi Utang Puasa Ramadan

Orangtua Ungkap Jalur Zonasi Bohong Setelah Anaknya Tak Bisa Masuk di Semua Sekolah

Selain itu, daya beli masyarakat akan anjlok dan berpengaruh pada harga aset yang yang rontok

Prediksi mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu-pun terbukti benar.

Tercatat hingga kini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa menembus angka 6 persen.

Sementara, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan.

Dampaknya, perusahaan sekelas Giant segera tutup dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.

Begitu juga dengan perusahaan plat merah, seperti, PT Krakatau Steel juga harus melakukan restrukturisasi ribuan karyawan.

“Hari ini sektor retail rontok, Giant tutup PHK, Krakatau Steel PHK. Investor China pesta karena asset price anjlok."

Terjadi pergantian pola kepemilikan. Jokowi dikibuli (red. dibohongi),” tegas Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, Selasa (24/6/2019).

Dia juga mengingatkan Jokowi untuk tidak menyangkal penurunan daya beli dengan menyebut masyarakat pindah belanja ke sektor daring. Bagi Rizal Ramli, sektor daring tanah air kini tidak lebih memprihatinkan.

Sebab, 70 persen aplikasi jual beli online yang ada sebatas menjadi alat pemasaran produk-produk impor.

“Jika nanti sektor retail dan online dikuasai asing, maka komplitlah ketergantungan impor menjadi permanen,” katanya.

Eggi Sudjana Memilih Tidak Hadiri Halal Bihalal PA 212 Sampai Putusan MK Diketok

Pihak Kuasa Hukum Eggi Sudjana Mengungkap Kilennya Tak Hadiri Halal Bihalal PA 212

Forum Raja dan Sultan se-Nusantara Berikrar untuk Menolak Segala Bentuk Ancaman Terhadap NKRI

Sebelum ini, Rizal Ramli menulis surat terbuka terhadap Presiden Jokowi.

Beberapa hari belakangan ini, Indonesia mengalami runtutan kejadian traumatik dan sangat menyedihkan.

Polisi menghadapi ratusan ribu demonstran, yang menyampaikan hak-hak konstitutional mereka, dengan melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

Mereka dihadapi dengan tindakan yang brutal.

Rakyat tak bersalah dipukuli atau ditembaki, sangat banyak yang terluka, dan beberapa lainnya tewas dengan mengenaskan.

Tak ada tanda-tanda bahwa rakyat kita - yang memperjuangkan hak-hak demokratis mereka akan menjadi takut menghadapi intimidasi kebrutalan tu.

Yang tetjadi justru sebaliknya, semakin dihadapi dengan kekerasan, semakin bertambah gairah perlawanan yang akan membawa kita masuk ke situasi konflik yang tidak diinginkan oleh siapa pun dan tidak menguntungkan siapapun.

Hal tersebut harus dihindari karena kita semua menginginkann masa depan yang cerah untuk rakyat dan bangsa kita.

Untuk mengembalikan kedamaian dan untuk menjaga demokrasi yang kita perjuangkan dengan susah payah, sebagai Presiden ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan:

Pertama, pemerintahan Anda harus menghentikan kriminalisasi terhadap oposisi, terutama tuduhan pengkhianatan (treason, makar).

Sebagai presiden, Anda seharusnya mengetahui dan memahami bahwa tindakan makar hanya dapat dilakukan oleh kelompok bersenjata yang mencoba menggulingkan pemerintahan.

Tokoh-tokoh oposisi tidak pernah menganjurkan tindakan makar karena memang mereka bukan kelompok bersenjata dan tidak memiliki kemampuan untuk itu.

Dan, sebagai patriot, mereka juga takkan pernah melakukan hal itu.

Mereka, seperti banyak toloh2 lainnya, mendukung hak-hak rakyat yang dilindungi oleh Undang-Dasar 1945 Pasal 28e, untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka.

Rakyat melakukan protes damai melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

Jika pemerintahan Anda terus menggunakan tuduhan-tuduhan makar sebagai alat intimidasi dan pembrangusan terhadap perbedaan pendapat, Anda harus sadar akan konsekuensinya.

Cara itu hanya akan membenarjan pendapat-pendapat bahwa Anda dan pemerintahan Anda tidak ada niat untuk menyelesaikan perselisihan kecurangan secara adil dan imparsial.

Sikap tersebut justru akan semakin memperkuat tekad rakyat untuk berdiri dan memperjuangkan demokrasi dan hak-hak konstitutional mereka.

Jika ini terjadi, akan semakin merusak legitimasi Anda sebagai presiden.

Kedua, merupakan hal yang sangat penting bahwa Anda memerintahkan aparatur keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menghadapi demonstran.

Agar polisi diperintahkan untuk tidak menggunakan amunisi lethal dan tajam.

Ada yang mengatakan bahwa Anda bisa membohongi orang beberapa kali, tapi tidak setiap waktu.

Tapi, dengan kemajuan media sosial saat ini, nyaris tidak mungkin membohongi semua rakyat.

Di samping penembakan orang, kita telah melihat penggunaaan cara-cara kekerasan yang tidak berperasaan dan brutal untuk melawan demonstran.

Kita melihat orang terluka parah terbaring di jalanan dan dibawa ke rumah sakit.

Dengan menutup mata terhadap tindakan kekerasan aparat, menunjukkan sikap tidak jujur dan sikap antidemokrasi.

Tindakan kekerasan oleh aparat hanya akan memicu kemarahan dan tindakan anarkis di jalanan.

Sebagai presiden, Anda harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan aparat tidak menggunakan kekerasan untuk melawan demonstrasi.

Ketiga, dan yang paling penting, Anda harus mencari solusi yang adil dan imparsial terhadap perselisihan kecurangan yang sistematis dan massive pada pemilihan presiden.

Perselisihan ini, pada pokoknya, adalah akar penyebab dari protes dan konflik yang tidak menguntungkan siapapun.

Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadapnmasa depan demokrasi kita.

Kita semua memahami bahwa pemerintahan dan sistem pengadilan tidak kebal dan sangat permisif terhadap politik uang dan kepentingan partisan elite dan sering dengan mudah mengabaikan kepentingan dan hak-hak rakyat.

Oleh karena itu, sebagai Presiden,

Anda harus mengambil setiap langkah pencegahan yang perlu untuk memastikan proses pencarian kebenaran tentang kecurangan betul-betul dilakukan secara jujur dan adil.

Untuk hal ini, saya telah mengusulkan dan memohon kepada pemerintah untuk meminta KPU, membuka semua data untuk dilakukan audit forensik yang dilakukan oleh sebuah tim gabungan dari kedua kubu.

Hal ini penting agar pemerintah menyetujui untuk memenuhinpermintaan audit forensik.

Dengan melakukan itu, pemerintah bisa membuktikan kepada rakyat Indonesia dan komunitas internasional bahwa tindakan mereka itu jujur, transparan dan adil, yg akan membuka pintu resolusi perdamaian.

Tindakan itu adil dan sangat beralasan, dan tidak ada alasan pemerintah untuk menolak permintaan tersebut.

Jika pilpres ini betul-betul jujur dan adil seperti yang dikatakan oleh pemerintah, kenapa mereka harus takut untul melakukan audit forensik terhadap KPU.

Sebagai penutup, sebagai teman Anda dan bekas menteri, saya percaya Anda tentu masih ingat bahwa pengangkatan Anda untuk menjadi presiden pada 2014 disambut dengan kegembiraan luar biasa dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik.

Sekarang, hampir lima tahun kemudian, Anda duduk dipersimpangan jalan, bagaimana Anda menyelesaikan krisis bangsa ini akan menentukan legacy Anda sebagai presiden.

Dengan harapan besar, saya dan seluruh bangsa Indonesia, berharap bahwa Anda bisa bertindak secara bijak demi kepentingan kolektif bangsa kita.

Penulis: Gede Moenanto
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved