Pilpres 2019

Rencana Halal Bihalal Persatuan Alumni 212 di MK Bukan Instruksi BPN, Kata Hendarsam Marantuko

Hendarsam Marantuko memastikan rencana acara halal bihalal PA 212 di sekitar MK yang akan digelar Rabu (26/6) dan Kamis (27/6) bukan intruksi BPN

Rencana Halal Bihalal Persatuan Alumni 212 di MK Bukan Instruksi BPN, Kata Hendarsam Marantuko
Warta Kota/Henry Lopulalan
Massa dari Persaudaraan Alumni 212 melakukan aksi damai di Depan Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/4). 

SEMANGGI, WARTAKOTALIVE.COM -- Juru Bicara Bidang Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantuko memastikan bahwa rencana acara halal bihalal PA 212 di sekitar MK yang akan digelar Rabu (26/6/2019) dan Kamis (27/6/2019) bukanlah atas instruksi pihaknya dan di bawah koordinasi BPN..

"Tidak ada sama sekali instruksi. Bahkan Pak Prabowo dengan tegas sudah menghmbau untuk tidak beramai-ramai datang ke MK," kata Hendarsam kepada Warta Kota, Selasa.(25/6/2019)..

Meski begitu kata Hendarsam pihaknya melihat acara itu adalah bagian hak setiap warga negara.

"Asal tidak dilakukan secara anarkis. Jadi anggap saja ini bagian daripada berdemokrasi," kata Hendarsam.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya melarang aksi massa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hingga dibacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2019, Kamis.(27/6/2019).

Hal tersebut diungkapkan Argo menanggapi perihal beredarnya poster Halal Bi Halal Akbar 212.

Dalam poster tersebut, dituliskan bahwa aksi tersebut merupakan aksi super damai, berzikir, berdoa, serta bersalawat mengetuk pintu rahmat.

Dalam poster itu pula, dituliskan aksi akan digelar di seluruh ruas jalan di sekitar MK.

Argo mengatakan pelarangan aksi massa di MK oleh polisi karena pada aksi massa sebelumnya di Gedung Bawasalu pada 21 dan 22 Mei lalu, berakhir rusuh.

"Jadi meski disebut aksi super damai, tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalahgunakan. Silakan halal bihalal tapi dilaksanakan di tempat yang lebih pantas seperti di gedung atau di rumah masing-masing," kata Argo.

Ia menjelaskan pelarangan aksi massa itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam aturan itu, kata Argo, pada pasal 6 diatur bahwa aksi menyampaikan pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan jika mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain.

Karenanya, lanjut Argo, pihaknya mengimbau kepada semua pihak untuk tak menggelar aksi massa di sekitar MK sampai siang putusan.

Selain untuk menjaga ketertiban, tujuannya juga agar proses persidangan di MK bisa berjalan dengan lancar.

"Jadi biarkan hakim MK bekerja tanpa tekanan karena semua persidangannya sudah dicover banyak media secara langsung. Jadi.hasil keputusannya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Argo.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved