Pilpres 2019

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Tak Hadir Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK Kamis Lusa, Ini Alasannya

Apa alasan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tak hadiri di sidang MK Kamis lusa terkait sidang hasil sengketa Pilpres 2019?

Editor: PanjiBaskhara
TRIBUNNEWS/TAUFIK ISMAIL
Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (21/5/2019). 

Walau Prabowo Subianto pulang dari Jerman besok, tetap saja Prabowo Subianto tak hadir di sidang MK.

Lalu apa alasan Prabowo Subianto tak hadiri di sidang MK Kamis lusa?

Tak hanya Prabowo Subianto tak hadir di sidang MK nanti.

Ternyata turut Cawapres Nomor Urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno alias Sandiaga Uno tak hadir di sidang MK.

Ginanjar 4 Sekawan Mengaku Tidak Tahu Komedian Nurul Qomar Diduga Memalsukan Ijazah S2 dan S3

PPDB, Novi Berharap Bisa Masuk SMKN 8 Supaya Nanti Bisa Langsung Kerja

Tiket Masuk Jakarta Fair Mahal, Warga dan YLKI Kritik Lemahnya Pengawasan DPRD DKI

Maka, apa alasan Sandiaga Uno tak hadiri sidang MK Kamis lusa?

Sebelumnya diketahui, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dikabarkan pulang ke Indonesia pada Rabu (26/6/2019) besok.

Atau, pada H-1 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019, setelah sebelumnya berangkat ke Jerman untuk berobat dan menemui kolega bisnis.

Setelah sampai di Indonesia, Prabowo Subianto dikabarkan akan segera melangsungkan pertemuan dengan partai koalisi serta pendukung.

Dalam pertemuan nanti, selain membicarakan proses di MK, kabarnya Prabowo Subianto juga akan mengonsultasikan rencana pertemuan dengan Joko Widodo dan koalisi partai serta para pendukung.

“Setelah pulang, hal pertama yang akan dilakukan Pak Prabowo adalah bertemu partai koalisi dan pendukung," ungkap Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

"Setelah itu baru diputuskan kapan saat yang tepat Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertemu sebagai pertemuan sesama anak bangsa,” sambungnya.

Andre Rosiade mengatakan, pertemuan dua kontestan Pilpres 2019 itu diinginkan semua pihak, sebagai upaya menurunkan tensi di masyarakat yang disebabkan proses Pemilu 2019.

Ia pun menegaskan keduanya akan bertemu langsung tanpa melalui pihak ketiga.

Hal itu ia sampaikan, untuk menepis isu pertemuan antara Prabowo dan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Budi Gunawan di Bali, sebagai bagian dari rekonsiliasi.

“Besok Pak Prabowo baru pulang, sehingga belum terpikirkan untuk melakukan pertemuan."

"Kalau nanti pertemuan akan langsung di antara keduanya tanpa difasilitasi pihak ketiga, dan pastinya usai sidang MK,” jelasnya.

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, hingga kini calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto belum berpikir bertemu Jokowi, dalam rangka rekonsiliasi pasca-Pilpres 219.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Dahnil Anzar Simanjuntak.

Apalagi, katanya, sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019 pada 28 Juni mendatang.

“Pak Prabowo sampai sebelum pergi ke Jerman kemarin, mengatakan belum berpikir untuk menemui Pak Jokowi,” ungkap Dahnil Anzar Simanjuntak, ditemui di posko pemenangan BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku tak tahu apakah pertemuan antara keduanya akan terwujud setelah putusan MK, seperti harapan sejumlah pihak.

Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, pihaknya masih akan terus fokus terhadap proses di MK.

“Kami bekerja secara ikhlas, cerdas, dan tuntas. Dan ini belum tuntas,” ucapnya.

Sebelumnya, Dahnil Anzar Simanjuntak, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menegaskan tak perlu adanya istilah rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Menurutnya, rekonsiliasi dimaknai adanya konflik pada Pilpres 2019.

"Bagi saya narasi rekonsiliasi justru menebar konflik. Seolah-olah ada konflik gitu," katanya ditemui di kediaman Sandiaga Uno, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2019) malam.

Menurutnya, Pilpres adalah sebuah kompetisi.

Ia mengibaratkan seperti pertandingan tinju, setelah ada pihak yang kalah maka berakhir biasa, tidak ada konflik dari kedua pihak.

Untuk itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menyarankan para pengamat atau pihak-pihak yang menyerukan rekonsiliasi Pilpres, untuk menghentikan narasi rekonsiliasi.

"Saran saya para pengamat, para orang-orang sok bijak, setop menggunakan narasi rekonsiliasi. Kenapa? karena enggak ada konflik," ujarnya.

Namun, ia mendukung apabila ada silaturahmi antara kedua calon presiden, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, silaturahmi adalah hal wajar dan tinggal menunggu saja terjadi.

"Momen Lebaran baik, saya pikir kapan pun bisa dilakukan silahturahmi," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara atas usulan dari para akademisi di Yogyakarta.

Usul tersebut meminta Sri Sultan Hamengkubuwono X memimpin rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto di Keraton Yogyakarta.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi menyampaikan, Keraton Yogyakarta menjadi lokasi yang paling tepat untuk rekonsiliasi.

Terlebih, momennya sangat ‎tepat pula, yakni jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2019, serta masih nuansa halalbihalal seusai Idul Fitri 1440 H.

Yudian mengungkapkan, usulan ini tidak berdisi sendiri.

Melainkan, berasal pula dari Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sutrisna Wibawa dan Rektor UNU Yogyakarta Purwo Santoso.

Merespons hal tersebut, menurut Jokowi, rekonsiliasi bisa dilakukan dimana saja.

Mantan Wali Kota Solo ini bahkan menyebut rekonsiliasi bisa sembari menunggang kuda.

"Rekonsiliasi bisa di manapun juga. Sambil naik kuda bisa, naik MRT bisa. Yang paling penting sama-sama kerja sama memajukan negara ini," ujar Jokowi di Pasar Sukawati, Bali, Jumat (14/6/2019).

Sebelumnya, seruan rekonsiliasi pasca-pemilu antara Jokowi dan Prabowo Subianto sudah banyak disuarakan, termasuk oleh Gerakan Suluh Kebangsaan yang digawangi oleh Mahfud MD.

Dari kubu Jokowi sendiri pasca-pencoblosan 17 April 2019, sudah mengutus Luhut Panjaitan untuk bisa bertemu Prabowo Subianto. Sayangnya, hingga kini pertemuan itu belum terlaksana.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta jangan mencampuradukan masalah dugaan ketidakadilan dan kecurangan Pemilu 2019, dengan silaturahmi Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto.

Katanya, jangan berpandangan dengan adanya silaturahmi antara kedua calon presiden tersebut, maka lalu masalah Pemilu 2019 dianggap selesai.

"Jadi jangan kita mau dikompromikan antara yang hitam dengan yang putih, air dengan minyak, tapi kalau silaturahmi, silaturahmi," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Penyataan Fadli Zon tersebut merespons munculnya desakan permintaan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto, untuk mengendorkan tensi politik yang tinggi sekarang ini.

Sehingga, seolah-olah permasalahan selesai dengan adanya pertemuan tersebut.

"Persoalan silaturahmi itu satu soal, persoalan kecurangan itu soal yang lain, jadi silaturahmi ya silaturahmi. Tapi kalau persoalan kecurangan, ketidakadilan, ketidakjujuran itu persoalan yang lain," tuturnya.

Fadli Zon mengaku belum tahu kapan rencananya pertemuan dua kontestan Pilpres 2019 tersebut akan digelar.

Saat ini, pihaknya masih berjuang di Mahkamah Konstitusi, untuk menggugat hasil Pemilu 2019.

"Sekarang ini kan berada di proses MK, biarlah, dalam rangka mendewasakan politik kita, MK ini harus dihargai, karena di sini akan disampaikan tentang bukti-bukti kecurangan dari salah satu paslon," paparnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mendorong rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, seusai gelaran Pilpres 2019.

Menurut Bara Hasibuan, pihak yang kalah harus bisa berbesar hati.

"Rekonsiliasi bisa terwujud jika ada kebesaran hati dari pihak yang kalah. Mengakui hasil. Seberapa pun mengecewakan harus diakui. Itu adalah kuncinya," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Legislator PAN itu pun menyayangkan ajakan Jokowi bertemu Prabowo Subianto, belum direspons mantan Danjen Kopassus itu.

Padahal, Jokowi telah memberikan sinyal untuk bertemu seusai pencoblosan pada 17 April lalu.

"Presiden Jokowi sudah memberikan sinyal ya. Memberikan gestur juga memberikan pesan pada Pak Prabowo, tapi sampai sekarang belum ada tanggapannya ya, saya sesalkan," beber Bara Hasibuan.

Sebelumnya, Jokowi beberapa kali menegaskan bahwa ia telah berinisiatif sejak awal untuk bertemu Prabowo Subianto.

Jokowi menyebut inisiatif dirinya untuk bertemu Prabowo muncul setelah pemungutan suara Pilpres 2019 pada 17 April.

"Sudah saya sampaikan, saya sudah berinisiatif sejak awal setelah coblosan," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Jokowi mengatakan, seusai pencoblosan ia sudah mengutus orang kepercayaan untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Orang tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga saat ini.

"Sudah mengutus, tapi memang kelihatannya belum ketemu," ucapnya.

Dorongan pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto kembali menguat setelah terjadi kerusuhan di sejumlah lokasi di Jakarta.

Namun, Prabowo Subianto hingga saat ini belum juga memberi respons positif ajakan pertemuan dari Jokowi.

Bahkan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyebut Jokowi hanya akan diterima anggota direktorat komunikasi dan media serta juru bicara, jika ingin bertemu Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Joko Widodo segera bertemu Prabowo Subianto, untuk menurunkan ketegangan politik di Tanah Air.

Hal itu diungkapkan SBY dalam acara buka bersama para petinggi Partai Demokrat di rumah dinas SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Seperti dikutip Wartakotalive.com dari Kompas TV, SBY menyampaikan pesannya yang dikirim lewat video streaming dari Singapura.

SBY tidak bisa hadir dalam acara tersebut, karena masih menemani Ani Yudhoyono yang dirawat di Singapura.

SBY berharap pertemuan Prabowo dan Jokowi bisa turunkan suhu politik yang memanas.

Berikut ini pesannya:

"Jika pertemuan-pertemuan seperti itu dibuka di hadapan publik, tak perlu bersembunyi dan lewat pintu belakang, karena bisa menimbulkan fitnah padahal pertemuannya barangkali baik sifatnya.

Pesan dan harapan saya melalui mimbar ini akan sangat baik dan mulia jika pada saatnya nanti Bapak Prabowo bisa bertemu dengan Bapak Jokowi secara langsung.

Pertemuan antara dua tokoh nasional yang keduanya memiliki pendukung dan konstituen yang besar," ujar SBY dalam video live streaming saat buka puasa, Selasa (28/6/2019).

Dalam acara buka bersama itu tampak hadir Agus Harimurti Yudhoyono, Ferdinand Hutahean, dan beberapa petinggi Partai Demokrat lainnya.

Alasan Prabowo-Sandi Tak Hadir Sidang MK Kamis Lusa

Capres 02 Prabowo Subianto akan kembali ke Indonesia dari Jerman besok Rabu (26/6/2019) atau satu hari sebelum pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa hasil Pilpres 2019 besok Kamis (27/6/2019).

Meski pun sudah pulang, baik Prabowo maupun Sandiaga Uno memastikan tidak akan hadir langsung di MK Kamis lusa.

Juru Bicara BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengungkap bahwa alasan Prabowo-Sandi tak hadir langsung di MK adalah untuk menghormati komitmen dan imbauan yang sebelumnya sudah disampaikan Prabowo.

Yakni imbauan dari Prabowo agar pendukungnya tak melakukan aksi unjuk rasa di MK dan cukup menonton dan berdoa dari rumah.

“Karena kalau Pak Prabowo atau Bang Sandi datang di MK akan diikuti banyak pendukungnya walaupun sudah diimbau tak perlu hadir, ada gula ada semut istilahnya,” ungkap Andre di posko pemenangan BPN di Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (25/6/2019).

“Kalau tidak diimbau dan Pak Prabowo hadir massa yang akan datang bisa sampai ratusan ribu. Kami yakin imbauan Pak Prabowo dipatuhi sebagian besar pendukung dan Pak Prabowo komitmen akan hal tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, Andre juga menjelaskan bahwa setiap pihak masing-masing mendapatkan undangan berjumlah 15.

Andre mengatakan jumlah undangan itu akan dimaksimalkan bagi tim hukum agar upaya mereka memperjuangkan hak konstitusiona berjalan maksimal.

“Di kami ada 7 anggota tim hukum dan sisanya adalah anggota Direktorat Hukum dan Advokasi, kalau pun ada juru bicara yang hadir tidak bisa masuk,” pungkasnya.

Sebelumnya Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyatakan akan tetap melaksanakan aksi unjuk rasa di depan MK mulai hari ini hingga Kamis dengan dalih gerakan keagamaan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Ini Alasan Prabowo dan Sandiaga Tak Hadir di MK Kamis Lusa" dan di Wartakotalive dengan judul "Ini yang Bakal Dilakukan Prabowo Setelah Pulang dari Jerman Besok"

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved