Seleksi Pimpinan KPK

Polisi Tak Perlu Mundur dari Korps Bhayangkara Bila Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Ini Dasar Hukumnya

SEJUMLAH perwira tinggi (Pati) Polri turut mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polisi Tak Perlu Mundur dari Korps Bhayangkara Bila Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Ini Dasar Hukumnya
Kompas.com
Ilustrasi 

6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto;

 Menteri Pertahanan Ungkap Tiga Persen Anggota TNI Tak Setuju Ideologi Pancasila

7. Karosunluhkum Divkum Polri Brigjen Agung Makbul;

8. Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih;

9. Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.

 Keponakan Mahfud MD Pembuat Robot Tidak Ikhlas Ungkap Keganjilan Situng KPU di Sidang MK

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV segera berakhir pada Desember 2019.

Presiden Jokowi pun sudah menunjuk panitia seleksi yang terdiri dari sembilan orang, untuk mengajukan orang-orang terbaik.

Nantinya, 10 calon pimpinan KPK yang lulus proses seleksi hingga di tahap akhir, akan mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

 Kubu Prabowo-Sandi Tuding Jokowi-Maruf Amin Lakukan Lima Dugaan Kecurangan Ini di Pilpres 2019

Namun, banyak yang menduga terjadi transaksi dan kesepakatan tertentu apabila sudah ada di tahap seleksi di DPR.

Hal tersebut tidak dibantah oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

"Ya, kalau sudah di DPR biasanya memang ada perhitungan-perhitungan tersendiri," kata Saut Situmorang kepada wartawan, Jumat (14/6/2019).

 FPI Gelar Unjuk Rasa di Sekitar Gedung MK, Ketua Umumnya Bilang Bukan Urusan Politik

Dia pun kemudian mengusulkan agar Presiden saja yang menunjuk pimpinan KPK.

Sehingga, publik nantinya bisa memprotes langsung ke Presiden, apabila pimpinan komisi anti-rasuah tersebut tidak bekerja secara maksimal.

"Ditentukan saja oleh Presiden siapa yang duduk di KPK. Jadi, kalau kerjanya enggak bener tinggal nyalahin Presidennya," tuturnya.

 BW Minta MK Diskualifikasi Jokowi-Maruf Amin dan Tetapkan Prabowo-Sandi Menang 52 Persen

"Di negara lain juga begitu kok, tengok aja di Malaysia. Tapi, itu kalau mau lebih aman," ujar Saut Situmorang.

Tetapi, betulkah proses seleksi capim KPK diliputi praktik yang tak transparan?

Saut Situmorang menjamin dari proses seleksi administratif hingga tembus 48 besar, hanya mengandalkan kemampuan dari capim yang melamar.

 Ingatkan Demonstran di Sekitar MK, Moeldoko: Kami akan Bikin Sesuatu Kalau Macam-macam

Apalagi, dimulai dari tahapan psikotes bukan sesuatu yang mudah.

"Paling enggak sampai di angka 48 besar itu murni otak yang bersangkutan dari hasil psikotes," jelasnya.

"Jadi, menurut pengalaman saya lho, itu hasil kemampuan mereka sendiri," tambah Saut Situmorang mengenang kembali proses tahapan untuk menjadi capim KPK yang telah ia lalui pada 2015 silam.

 Polisi Belum Berniat Periksa Bekas Anggota Tim Mawar Fauka Noor Farid Terkait Kerusuhan 22 Mei

Selain itu, para capim juga nantinya akan diminta untuk membuat makalah dan mempresentasikannya langsung di hadapan pansel.

Kendati urusan membuat slide power point terkesan remeh, namun biasanya bagi para pejabat, hal tersebut dikerjakan oleh orang lain.

"Bayangin, yang biasanya enggak bikin power point sendiri, akhirnya otak Anda harus mikir dan bikin sendiri," beber pria yang pernah menjadi Staf Ahli di Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

 Kapolri Bilang Kasus Mantan Danjen Kopassus Soenarko Masih Bisa Dikomunikasikan, Apa Maksudnya?

Setelah melalui proses seleksi, maka akan terus menciut hingga ke-10 besar.

Nama-nama di 10 besar ini lah yang nantinya akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengajukan tiga pimpinan komisi anti-rasuah, untuk maju lagi di periode 2019-2023.

 Ini Beda Kasus Kivlan Zen dan Soenarko Menurut Kapolri

Hal tersebut diutarakan Saut Situmorang, ketika pewarta mengonfirmasi dirinya apakah bakal maju lagi jadi pimpinan KPK jilid V, atau tidak.

"Saya ajukan lagi tiga orang daftar ulang," ucap Saut Situmorang di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).

 Kuasa Hukum Ingin Kivlan Zen Diberi Kesempatan Jelaskan Langsung Tuduhan Rencana Pembunuhan Pejabat

Tiga pimpinan KPK yang diajukan Saut Situmorang ialah Laode Muhammad Syarif, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata.

"Saya calonkan lagi Pak Laode, Bu Basariah, sama Pak Alex. Saya enggak (maju lagi). Saya mau main-main, mau naruh mobil di jalan," kelakar Saut Situmorang, lalu tertawa.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat ditemui pewarta di Gedung Penunjang KPK, menyatakan tak akan maju lagi untuk periode selanjutnya.

 Jusuf Kalla Sebut Prabowo Orang yang Realistis, Yakin Bakal Terima Apapun Putusan MK

"Belum terpikirkan, saya belum terpikirkan, saya berpikir ya untuk menyelesaikan yang periode satu saja deh," kata Alexander Marwata ketika ditemui di Gedung Penunjang KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Saat dikonfirmasi ihwal alasan Alexander Marwata memilih untuk tidak maju kembali ke pucuk pimpinan KPK, mantan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta itu mengaku sudah lelah.

"Enggak maju lagi, sudah capek," ucap Alexander Marwata.

 Kivlan Zen Janjikan IR Berlibur ke Mana pun Jika Bisa Bunuh Bos Charta Politika Yunarto Wijaya

Sementara, dua Wakil Ketua KPK lainnya, Basaria Panjaitan dan Laode Muhammad Syarif, belum menentukan nasibnya.

Pimpinan KPK jilid IV yang digawangi Agus Rahardjo akan mengakhiri masa baktinya pada Desember 2019.

Dengan begitu, komisioner KPK lainnya seperti Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Laode Muhammad Syarif, dan Alexander Marwata, bakal meninggalkan gedung lembaga anti-korupsi.

 Polisi Ungkap Soenarko Palsukan Dokumen Senjata Api Sitaan dari GAM Agar Bisa Dikirim ke Jakarta

Kecuali, satu di antara mereka ada yang mencalonkan diri atau terpilih kembali.

Sebab, Presiden Jokowi telah meneken pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023.

Penetapan pansel capim KPK tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023, yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Jumat 17 Mei 2019.

 Mengaku Tak Sehat Sejak Sebelum Lebaran, Ratna Sarumpaet Minta Dirawat di Rumah Sakit Mana Saja

Pansel Capim KPK 2019-2023 dipimpin Yenti Ganarsih sebagai ketua.

Yenti adalah seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga mantan Plt Pimpinan KPK Indriyanto Senoadji, ditetapkan menjadi wakil ketua pansel.

 Jabatan Maruf Amin di Anak Perusahaan BUMN Dipermasalahkan Kubu 02, Ini Kata Yusril Ihza Mahendra

Ada pun sebagai anggota pansel, Presiden menetapkan Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Lalu ada Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

Kemudian ada juga Hendardi, pendiri LSM Setara Institute, dan Al Araf, Direktur Imparsial, duduk sebagai anggota.

 Kadisdik Tegaskan Tak Ada Sekolah Favorit di Jakarta, tapi Akui Pandangan Seperti Ini Masih Terjadi

Dalam pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia, Staf Ahli Bappenas, dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Pansel Capim KPK 2019-2023 akan bekerja menyeleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

Mereka akan bertugas menyaring dan mengusulkan nama-nama calon kepada Presiden dan bekerja hingga terbentuknya pimpinan KPK periode 2019-2023. (Vincentius Jyestha)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved