Kerap Keluarkan Pernyataan Kedaruratan, Pemerintahan Jokowi-JK Dikritik

Pemerintah diminta untuk dapat menekan pernyataan kedaruratan. Pernyataan kedaruratan bukti pemerintahan tidak berjalan baik.

Kerap Keluarkan Pernyataan Kedaruratan, Pemerintahan Jokowi-JK Dikritik
screenshoot Kompas Tv
Presiden Jokowi melepas kepergian Ibu Negara ke-6 Ani Yudhoyono 

PEMERINTAHAN Indonesia saat ini dianggap terlalu sering mengeluarkan pernyataan kedaruratan di setiap menghadapi permasalahan.

Jika tidak segera dievaluasi dampaknya bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Dosen Akademi Televisi Indonesia (ATVI), Agus Sudibyo dalam peluncuran bukunya Demokrasi dan Kedaruratan, Kamis (25/6/2019) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Ketua DPR RI Bamsoet Sebut Demokrasi di Indonesia Berhenti Hingga Angka

Foto-Foto Belasan Perempuan Panik Terjaring Petugas Satpol PP Saat Gerebek Tempat Pijat

Viral : Jagat Media Sosial Heboh dengan Kembali Munculnya Serangga Tomcat yang Mematikan

"Padahal keadaandarurat ialah keadaan yang anti demokrasi karena hukum ditangguhkan, kekerasan dibenarkan, asas trias politika diabaikan," kata Agus kepada pewarta usai peluncuran bukunya.

Sehingga kata Agus, jika digunakan terlalu sering hal tersebut malah membahayakan demokrasi.

Misalnya saja ia mencontohkan keadaan darurat yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK saat menghadapi Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Pelarangan HTI itukan pakai Perppu pertanyaannya apa benar HTI tidak bisa selesai dengan UU Ormas," terang Agus.

Kata Agus, setiap pemerintah mengeluarkan pernyataan keadaan darurat maka sesungguhnya pemerintah sudah mengakui jika pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

"Kalau demokrasi sering ditangguhkan lama-lama masyarakat tidak percaya akibatnya apa?pembangkangan sipil," tandasnya.

Darurat Penyakit Rabies, 174 Warga Jadi Korban Gigitan Anjing Gila di Bima. Begini Tips Cegah Rabies

Terjerat Kasus Narkoba, Jerry Aurum Menyesal dan Minta Maaf kepada Teman-teman dan Keluarga

Stefano Cugurra Tegaskan Bali United Siap Hadapi Kalteng Putra Meski Persiapan Mepet

Diberitakan Wartakotalive sebelumnya Dosen Akademi Televisi Indonesia (ATVI), Agus Sudibyo baru saja meluncurkan buku berjudul Demokrasi dan Kedaruratan.

Buku tersebut mengkritisi pemerintahan yang menganut paham demokrasi termasuk Indonesia yang cukup sering mengeluarkan pernyataan kedaruratan.

Seperti darurat bencana, darurat narkoba hingga darurat terorisme. Padahal kata Agus, sejatinya negara demokrasi yang sehat ialah negara yang bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan instrumen-instrumen hukum yang ada.

Adapun yang hadir dalam peluncuran buku tersebut ialah para anggota Dewan Pers, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Pengamat politik LIPI Mochtar Pabotinggi, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusmam dan mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

Di Indonesia Open 2019, Susy Susanti Ingin Pertahankan Gelar Ganda Putra

Terekam CCTV, Maling Burung Cucakrawa Senilai Rp 8,5 Juta di Bekasi Cekatan dan Santai Saat Beraksi

Lewis Hamilton Tolak Disalahkan sebagai Penyebab Tidak Serunya F1

Penulis: Desy Selviany
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved