Forum Raja dan Sultan se-Nusantara Berikrar untuk Menolak Segala Bentuk Ancaman Terhadap NKRI

Para raja dan sultan se-Nusantara angkat bicara terkait isu perpecahan yang bergulir selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Forum Raja dan Sultan se-Nusantara Berikrar untuk Menolak Segala Bentuk Ancaman Terhadap NKRI
Tribunnews.com
Ilustrasi. Keraton Kasepuhan Cirebon 

Forum Raja Nusantara dan sultan se-Nusantara angkat bicara terkait isu perpecahan yang bergulir selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Mereka mengajak semua komponen bangsa untuk merajut ke bhinekaan negara, menolak segala bentuk tindak anarkis yang berpotensi merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) periode 2017-2022 Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon, Arief Natadiningrat dalam acara halal bihalal yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Senin (24/6/2019) malam. 
Dalam acara yang turut dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi serta sebanyak 200 raja, sultan, pangeran, ratu dan permaisuri seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton Nusantara atau FSKN itu dirinya meminta seluruh pihak bersatu. 
"Kita ingin menyatukan lagi semua komponen bangsa yang saat ini terpolarisasi. Kita harapkan pemilu sudah selesai mari kita hadapi ke depan untuk bersatu kembali," ungkap Arief dalam siaran tertulis di Jakarta  padaSelasa (25/6/2019).
"Aspirasi-aspirasi masyarakat yang selama ini ada, sebaiknya disalurkan secara damai, baik-baik dan tidak perlu dengan cara kekerasan atau cara-cara yang tidak baik atau anarkis. Kita percayakan lembaga negara yang menangani," tambahnya.
Pesta demokrasi 2019, terutama pada perhelatan akbar Pilpres yang digelar pada April 2019 lalu katanya, menyisakan pekerjaan rumah kepada para pemimpin bangsa.
Sebab, panjangnya masa kampanye serta ketatnya persaingan politik memicu perpecahan. 
"Institusi yuridis yang menangani sengketa Pemilu ini menjadwalkan mengumumkan keputusannya tanggal 27 Juli 2019. Banyak pihak merasa khawatir akan terjadi gelombang demonstrasi lanjutan oleh pihak yang tidak senang akan keputusan MK, yang menurut Undang-Undang Indonesia bersifat final dan mengikat," ungkapnya.
Terkait isu referendum yang sempat mencuat, yakni Yogyakarta dan Aceh, Arief meminta seluruh pihak kembali menengok sejarah. Sejarah yang berisi semangat para pendahulu bangsa untuk bersatu memerdekakan Indonesia.
"Dulu, leluhur kita ingin bersatu, masak kita ingin mengkhianati leluhur kita. Leluhur kita ingin membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itulah kita harus meneruskan, menjaga NKRI yang sudah didirikan oleh founding father kita. Kita jaga untuk seterusnya," ujarnya. 
Basmi Korupsi
Perpecahan yang terjadi bukan hanya sebatas referendum, tetapi meliputi tindak pidana korupsi yang kian mengkhawatirkan saat ini. Tindak pidana korupsi dinilai sebagai bentuk ancaman sekaligus kejahatan terhadap bangsa.
Staf Ahli Kapolri bidang Sosial Politik, Ike Edwin yang merupakan Raja asal Lampung itu menegaskan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi harus nyata dilakukan. 
Mantan Kapolda Lampung itu pun menyebutkan para raja dan sultan mendukung lembaga para penegak hukum, saat ini.
"Raja turun memberitahukan ke rakyat memberikan contoh, tidak bisa menindak tetapi memberikan tauladan kepada rakyat. Raja itu membawa nilai luhur kepada rakyatnya untuk tidak berbuat korupsi," ungkap pria yang didukung sebagai Calon Pimpinan KPK itu. 
 
 
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved