Pilpres 2019

BPN Bilang Tak Bisa Cegah Mobilisasi Massa Saat Sidang Putusan MK, Polisi Siapkan 48.000 Personel

Tentunya dari prediksi-prediksi intelijen, dan analisa-analisa intelijen dalam rangka untuk mengantisipasi segala macam potensi gangguan kamtibmas.

BPN Bilang Tak Bisa Cegah Mobilisasi Massa Saat Sidang Putusan MK, Polisi Siapkan 48.000 Personel
Warta Kota/Joko Supriyanto
Penjagaan gedung Mahkamah Konstitusi MK Diperketat. Gambar diambil Kamis (12/6/2019). 

Polri akan kembali melakukan penyekatan massa dari wilayah sekitar Jakarta agar tidak ada mobilisasi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penyekatan dilakukan dengan langkah persuasif, misalnya himbauan.

"Dari Polda Jabar dan Polda Banten, tentunya selalu melakukan himbauan-himbauan juga bersama tokoh masyarakat dan aparat keamanan setempat juga melakukan penyekatan-penyekatan," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Kubu 02 Tak Puas Jumlah Saksi yang Dihadirkan di Sidang MK Dibatasi

Ini Sikap Tim Kuasa Hukum Capres 02 Jika MK Putuskan Prabowo-Sandi Kalah di Sidang Gugatan Pilpres

TKN dan BPN Yakin Jokowi-Prabowo Akan Rekonsiliasi Usai Putusan MK Pada 28 Juni 2019, Ini Alasannya

"Penyekatan sifatnya juga dalam rangka persuasif dan edukasi ke masyarakat," imbuh dia.

Selain itu, Polri juga menambah jumlah personel yang akan disiagakan di Ibu Kota jelang sidang putusan tersebut.

Total terdapat 47.000 personel gabungan yang diturunkan.

Dedi Prasetyo
Dedi Prasetyo (Warta Kota/Budi Sam Lau Malau)

Rinciannya, terdapat 17.000 personel TNI dan 28.000 personel Polri.

Kemudian, ada pula anggota pemerintah daerah sebanyak 2.000 orang.

Dedi mengatakan, fokus pengamanan adalah Gedung MK dengan jumlah personel sekitar 13.000 orang.

11 Garong Minimarket Pakai Narkoba Sebelum Beraksi, Mengaku 17 Kali Beraksi Raup Uang Rp 287 Juta

Lalu, ada pula personel yang berjaga di objek vital nasional lainnya, seperti Istana Kepresidenan, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan beberapa kedutaan.

Halaman
1234
Editor: Wito Karyono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved