Reklamasi Teluk Jakarta

KIARA: Ahok dan Anies Baswedan Sama-sama Ancam Kehidupan Ribuan Nelayan Teluk Jakarta

KIARA meminta Pemprov DKI Jakarta kembali pada subtansi hukum soal kebijakan Reklamasi Pulau Jakarta.

KIARA:  Ahok dan  Anies Baswedan  Sama-sama Ancam Kehidupan Ribuan Nelayan Teluk Jakarta
Warta Kota/Alex Suban
Aktivitas di Pulau Maju terus berlanjut meski sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau reklamasi yang di antaranya bernama Pulau Maju itu. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap sama-sama bertanggung jawab atas nasib rakyat yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menganggap jika baik Anies atau Ahok berkontribusi atas kelanjutan Reklamasi Pulau Jakarta.

Sekretaris Jenderal KIARA Susah Herawati menjelaskan jika bukan saatnya pemimpin daerah melempar tanggung jawab atas nasib nelayan di Teluk Jakarta.

Kisruh Pulau Reklamasi, Taufik Gerindra Tegaskan Selain Pulau C & D, Pulau G Juga Berhak Dapat IMB

Opini ini ia sampaikan atas pernyataan Anies yang menyebut jika Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan di Pulau D karena memiliki dasar hukum dalam Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau Reklamasi.

“Baik Ahok maupun Anies keduanya berkontribusi pada reklamasi Teluk Jakarta yang mengancam kehidupan ribuan warga yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta,” kata Susan dalam keterangan resminya yang diterima Wartakotalive.com Senin (24/6/2019).

Bertemu dengan Koala Saat di Australia, Gisel Ceritakan Kisah Haru di Masa Kecil

Menurut KIARA seharusnya publik kembali kepada perdebatan substantif menyangkut nasib ribuan warga teluk Jakarta yang harus dipikirkan dalam kebijakan publik Provinsi DKI Jakarta.

“Lebih-lebih jika kembali ke belakang, warga Teluk Jakarta pernah memenangi gugatan atas Pemprov DKI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tambah Susan.

Menurut Susan, baik Ahok ataupun Anies, sama-sama mencari-cari alasan serta mencari pembenaran atas kebijakan reklamasi Teluk Jakarta yang mereka buat.

Sebelumnya, Anies menyebutkan bahwa dasar hukum penerbitan 932 IMB adalah Peraturan Gubernur (Pergub) No. 206 Tahun 2016.

Merespon hal ini, Ahok menyatakan bahwa Pergub tersebut belum bisa menjadi syarat penerbitan IMB, kecuali jika Peraturan Daerah DKI Jakarta sudah ada.

Halaman
1234
Penulis: Desy Selviany
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved