Anies Baswedan Mengusulkan Tiga Raperda pada Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta

Diperkirakan pada tahun 2021, TPST Bantargebang sudah tidak lagi mampu menampung sampah dari Ibu Kota.

Anies Baswedan Mengusulkan Tiga Raperda pada Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan penjelasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru kepada DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna.

Adapun Raperda yang diserahkan adalah Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Tentang Pengelolaan Sampah, Anies menjelaskan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang telah beroperasi selama 30 tahun, saat ini, sudah menampung 80 persen dari kuota yakni 39 juta ton.

Bahkan, diperkirakan pada tahun 2021, TPST Bantargebang sudah tidak lagi mampu menampung sampah dari Ibu Kota.

"Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemprov DKI memerlukan terobosan pengolahan sampah yang dapat mereduksi sampah semaksimal mungkin, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang ditimbun di TPST Bantar Gebang," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/6/2019).

Persoalan NIK KK Invalid Jadi Keluhan Utama Orangtua Dalam PPDB SMP 2019

Ustadz Abdul Somad Jelaskan 6 Hari Puasa Syawal Bisa Sekaligus untuk Melunasi Utang Puasa Ramadan

Terobosan yang akan dilakukan oleh Anies adalah mendorong lahirnya gerakan masyarakat dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan menggunakan teknologi terbaik dan ramah lingkungan di Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA).

Melalui terobosan tersebut, 80 persen sampah Ibu Kota diharapkan dapat direduksi.

"Berdasarkan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta memandang penting untuk melakukan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah," ungkap Anies.

Selanjutnya Anies menuturkan penataan struktur Pemprov DKI Jakarta harus menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Landasan hukum yang mengalami pembaruan juga harus tetap mempertimbangkan kondisi DKI Jakarta yang berfungsi sebagai Ibu kota, sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Halaman
12
Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved