Pilpres 2019

Kubu 02 Tak Puas Jumlah Saksi yang Dihadirkan di Sidang MK Dibatasi

BPN ingin menghadirkan 30 saksi, namun PMK hanya memperbolehkan satu pihak membawa paling banyak 15 saksi fakta dan dua ahli.

Kubu 02 Tak Puas Jumlah Saksi yang Dihadirkan di Sidang MK Dibatasi
CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). 

HENDARSAM Marantoko, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengatakan, pihaknya sebenarnya kurang puas atas jumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Sebelumnya, pihak BPN ingin menghadirkan 30 saksi, namun Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memperbolehkan satu pihak membawa paling banyak 15 saksi fakta dan dua ahli.

“Sejak awal kami ingin hadirkan 30 saksi, kalau dibilang tidak puas kami memang mengakui tidak puas,” ungkap Hendarsam Marantoko dalam diskusi ‘Sidang MK dan Kita’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).

Karena Alasan Ini, Yusril Bilang Lebih Penting Mempidanakan Bambang Widjojanto Ketimbang Saksi 02

"Karena ini persidangan cepat, maka kami ikut aturan yang ada,” imbuhnya.

Hendarsam Marantoko juga bersikukuh bahwa bukti tautan berita yang disampaikan kubunya kepada MK, adalah sah dan mampu menunjukkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019.

Ia pun menyinggung kubu 01 yang menyebut bukti berupa tautan berita tidak cukup kuat, sehingga harus disertai bukti lain.

Keponakan Mahfud MD Ungkap Pelathan TKN Jokowi-Maruf Amin Sebut Kecurangan Bagian dari Demokrasi

“Misal dalam kasus pemerkosaan kita tidak bisa harus lihat kejadiannya, kalau dengan cara konvensional tak akan bisa terbukti,” paparnya.

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, Hairul Anas Suaidi menutupi wajahnya dengan masker ketika mengantre di depan meja resepsionis Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta Pusat, Rabu (19/5/2019) sekira pukul 08.30 WIB.

Ia mengantre untuk menukarkan kartu identitasnya dengan tag identitas tamu Mahkamah Konsitusi.

Sesekali, Hairul Anas Suaidi terlihat menelepon seseorang menggunakan ponselnya.

 Yusril Ihza Mahendra: LPSK Tak Berwenang Lindungi Saksi dan Korban dalam Perkara Perdata

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved