Berita Pemprov DKI Jakarta

Keuntungan Capai Rp 100 Miliar, Pemprov DKI Jakarta Tetap Bakal Jual Saham PT Delta

Pemprov DKI Jakarta mendapat keuntungan (dividen) sebesar Rp 100,48 miliar atau setera dengan Rp 478 per lembar sahamnya untuk tahun buku 2018 dari sa

Keuntungan Capai Rp 100 Miliar, Pemprov DKI Jakarta Tetap Bakal Jual Saham PT Delta
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kawasan Pondok Labu Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019), saat menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana penjualan saham bir PT Delta Djakarta Tbk. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Anggie Lianda Putri

GAMBIR, WARTAKOTALIVE.COM - Pemprov DKI Jakarta mendapat keuntungan (dividen) sebesar Rp 100,48 miliar atau setera dengan Rp 478 per lembar sahamnya untuk tahun buku 2018 dari saham PT Delta Djakarta.

Dari jumlah tersebut, terlihat adanya peningkatan hingga 88,3 persen dibandingkan dengan tahun buku 2017 lalu.

Pasalnya dividen per lembar saham pada 2017 lalu hanya Rp 260 dimana Pemprov DKI Jakarta menerima Rp 54,6 miliar saja.

Namun ternyata hal tersebut tidak membuat Pemprov mengurungkan niatnya untuk menjual saham minuman beralkohol ini.

Hal tersebut diungkap oleh Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD) DKI Jakarta Riyadi.

Ia mengatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan pada Rabu (19/6/2019) kemarin, pihaknya mengusulkan agar dividen yang diberikan per lembar sahamnya adalah sebesar Rp 240,12 atau maksimal Rp 260 seperti tahun lalu dan tak meminta agar saham tersebut naik.

"DKI waktu RUPS mengusulkan 1 lembar saham itu Rp 241 atau maksimal Rp 260, sama seperti tahun lalu. Tapi keputusan RUPS, Rp 478 (perlembar). DKI kalah suara. Yang diputuskan Rp 478, ya kita ngikutin dong, masa kita jalan sendiri. Namanya gak demokratis kalau saya terima yang Rp 54 miliar," ujar Riyadi saat dihubungi, Kamis (20/6/2019)

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan dari dividen PT Delta dalam APBD 2019 adalah sebesar Rp 54,6 miliar, sama seperti tahun sebelumnya.

Saat ini ia mengaku pihaknya sudah mengajukan rencana penjualan saham tersebut kepada DPRD DKI Jakarta, namun belum ada pembicaraan lebih lanjut.

"Iya belum membahas. Masih belum mengundang," kata Riyadi.

Mengacu pada PP 27/2014 tentang pengelolaan barang milik negara, pelepasan aset daerah harus melalui persetujuan DPRD. (M16)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved