Menkumham Tolak Koruptor Dibui di Nusakambangan Seperti Usulan KPK karena Alasan Ini

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak usul narapidana kasus korupsi ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Zaki Ari Setiawan
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Rumah Duka istri politikus senior PDIP Panda Nababan di Jalan Raya Jombang, Gang Damai RT 04/04, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis (13/9/2018). 

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak usul narapidana kasus korupsi ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Usulan tersebut dilontarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Yasonna Laoly, lapas di Nusakambangan hanya diperuntukkan bagi narapidana dengan kategori high risk.

Dampingi Suaminya Keluyuran, Istri Setya Novanto Tak Bakal Dipidana karena Alasan Ini

Politikus PDIP tersebut masih menganggap narapidana koruptor tidak termasuk kategori narapidana berisiko tinggi.

"Di Nusakambangan itu kita menempatkan memang lapas-lapas yang high risk, lapas super maximum security," ujar Yasonna Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

"Napi-napi koruptor bukanlah napi kategori high risk yang memerlukan super maximum security, jadi itu persoalannya," sambungnya.

KPU Minta MK Tolak Permohonan Prabowo-Sandi dan Tetapkan Jokowi-Maruf Amin Menang 85 Juta Suara

Yasonna Laoly mengungkapkan, saat ini penghuni di lapas yang berada di Nusakambangan, merupakan narapidana dengan hukuman mati atau seumur hidup, di luar dari perkara korupsi.

"Itu yang kami dedikasikan untuk berada di sana. Karena yang di sana itu pada umumnya adalah pidana mati, pidana seumur hidup, pelaku kejahatan pembunuhan, narkoba, teroris," tutur Yasonna Laoly.

Sebelumnya, KPK mengingatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham), memperbaiki pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menkumham Sesalkan Aksi Setya Novanto Korbankan Orang Lain Lagi

Hal ini disampaikan KPK menanggapi tepergoknya terpidana mantan Ketua DPR Setya Novanto pelesiran ke Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Padahal, Setnov, begitu ia biasa disapa, seharusnya mendekam di Lapas Sukamiskin sebagai terpidana kasus korupsi KTP elektronik.

 Dahnil Anzar Simanjuntak Nilai Narasi Rekonsiliasi Setelah Pilpres Justru Menebar Konflik, Kenapa?

"KPK mengingatkan agar Ditjen PAS tetap berupaya menjalankan rencana aksi perbaikan pengelolaan lapas yang sudah pernah disusun dan dikoordinasikan dengan KPK sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (16/6/2019).

"Kami harap Ditjen PAS juga dapat mengimplementasikan apa yang pernah disampaikan sebelumnya tentang rencana penempatan terpidana korupsi di Nusakambangan," tuturnya.

"Atau setidaknya tahapan menuju ke sana perlu disampaikan ke publik, agar masyarakat memahami bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan," sambung Febri Diansyah.

 Angka Klaim Kemenangan Berubah Jadi 52 Persen, Ini Penjelasan BPN Prabowo-Sandi

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved