KPK dan Komisi Yudisial Harus Pantau Sidang Kasus Pengaturan Skor

Koordinator Save Our Soccer menduga akan ada istilah, "habis mafia bola terbitlah mafia hukum" dalam kasus pengaturan skor.

KPK dan Komisi Yudisial Harus Pantau Sidang Kasus Pengaturan Skor
Tribunnews/Jeprima
Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono didampingi Sekjen PSSI Ratu Tisha seusai diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019). 

Sidang lanjutan terdakwa mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI, Joko Driyono berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2019) lalu.

Joko Driyono, eks Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) didakwa merusak barang bukti terkait perkara match fixing atau pengaturan skor.

Tekait jalannya sidang tersebut, Koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali menduga akan ada istilah, "habis mafia bola terbitlah mafia hukum".

"Mau dibawa ke mana sepak bola kita kalau setelah mafia bola muncul mafia hukum di persidangan," kata Akmal di Jakarta, Selasa (18/6/2019) malam.

Akmal
Akmal (istimewa)

Akmal menduga Jokdri--panggilan akrab Joko Driyono--yang didakwa merusak barang bukti terkait perkara match fixing, akan bebas murni.

"Yang seharusnya dihukum berat bisa jadi ringan bahkan bebas karena permainan di lembaga peradilan. Markus alias makelar kasus bergentayangan di mana-mana. Ini menjadi tugas kita semua untuk mengawasi. Sepak bola nasional harus terus dikawal untuk menjadi lebih baik," tegasnya.

Akmal juga mempertanyakan sikap Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri yang terkesan lepas tangan setelah melakukan penangkapan-penangkapan.

Bahkan ada indikasi, lanjut Akmal, Satgas Antimafia Bola ikut menciptakan blunder terkait kesalahan barang bukti di persidangan.

Berantem dengan Ahmad Dhani, Dul Jaelani Pilih Tinggal dengan Maia, Tak Mau Sebut Mulan Ibu Sambung

Rumah Bekas Pembunuhan 6 Orang di Pulomas Laku Terjual, Sempat Terdengar Jeritan dan Tangisan

Berkas Tak Memenuhi Syarat, Hakim Mahkamah Konstitusi Tegur Kuasa Hukum Prabowo

"Seharusnya Satgas seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terus mengawal proses persidangan sampai keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah," paparnya.

Selain KPK, Akmal berharap Komisi Yudisial (KY) turun tangan untuk memantau jalannya persidangan Jokdri dan terdakwa-terdakwa perkara match fixing di PN Banjarnegara, Jawa Tengah.

"Kalau memang ada mafia hukum, KPK dan KY harus bertindak," ucapnya.

Halaman
12
Editor: Eko Priyono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved