Berita Jakarta

Jika Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta, Gubernur Anies Baswedan Lakukan Pembangkangan Hukum

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai telah melakukan pembangkangan hukum karena melakukan pengambilalihan pengelolaan air dari swasta.

Jika Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta, Gubernur Anies Baswedan Lakukan Pembangkangan Hukum
Wartakotalive.com/Anggie Lianda Putri
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menerima warga yang mengikuti program mudik gratis Pemprov DKI di Balairung, Balai Kota DKI, Rabu (12/6/2019). 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai telah melakukan pembangkangan hukum karena melakukan pengambilalihan pengelolaan air dari swasta.

Salah seorang pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta menghormati hukum terkait dengan adanya rencana menghentikan kerja sama PAM Jaya dengan mitra swasta Palyja dan Aetra.

"Padahal, kerja sama dengan kedua mitra swasta itu masih berlangsung sampai dengan 2023," kata Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Menurut Trubus, hal-hal seperti itu harus diatur. Jangan sampai investasi yang sudah berjalan dan sesuai dengan undang-undang bisa diutak-atik karena beda penafsiran dari pemerintah daerah.

Saat ini dengan adanya putusan PK, kerja sama investasi dengan mitra swasta di bidang sumber daya air yang selama ini dilakukan oleh penyelenggara negara melalui PAM Jaya, dikukuhkan sebagai suatu bentuk kerja sama yang memang diperlukan dan diperbolehkan secara hukum.

 Ini Daftar Lengkap Pemenang MTV Movie & TV Awards 2019

 Empat dari Enam Orang Korban Tol Cipali di Mobil Xpander Merupakan Satu Keluarga

 Pria Australia Abadikan Momen Langka Ular Piton Telan Buaya, Bikin Merinding

 KUASA Hukum KPU Bongkar Fakta Permohonan Bambang Widjojanto dkk Bantah Klaim Prabowo Menang 62 %

Hal tersebut sangat sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015.

Gubernur DKI Anies Baswedan seharusnya menghentikan upaya pengambilalihan pengelolaan air dari swasta.

Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI sebaiknya fokus pada upaya yang perlu dilakukan setelah kerja sama dengan swasta berakhir.

Menurut dia, kalau Anies memaksakan untuk mengambilalih sekarang, bisa disebutkan bahwa Gubernur DKI telah melakukan pembangkangan hukum.

Hal itu bisa jadi preseden buruk bagi investor.

Halaman
12
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved