Pilpres 2019

Yusril Ihza Mahendra: LPSK Tak Berwenang Lindungi Saksi dan Korban dalam Perkara Perdata

LPSK, katanya, hanya punya kewenangan melindungi saksi dan korban sebatas untuk perkara pidana saja.

Yusril Ihza Mahendra: LPSK Tak Berwenang Lindungi Saksi dan Korban dalam Perkara Perdata
Warta Kota/Muhammad Azzam
Yusril Ihza Mahendra saat acara Silaturahmi Nasional keluarga besar DPP ASPATAKI di Ballroom Hotel Santika, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Rabu (30/1/2019). 

YUSRIL Ihza Mahendra, kuasa hukum pasangan Jokowi-Maruf Amin, menilai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak punya kewenangan melindungi saksi dan korban dalam perkara perdata.

LPSK, katanya, hanya punya kewenangan melindungi saksi dan korban sebatas untuk perkara pidana saja.

"LPSK itu sebenarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu terbatas untuk melindungi saksi dan korban dalam perkara-perkara pidana," jelas Yusril Ihza Mahendra di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

BREAKING NEWS: Empat dari Sembilan Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Tewas Akibat Peluru Tajam

Perkataan Yusril Ihza Mahendra mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di mana, di dalamnya dijelaskan bahwa kerangka perlindungan terhadap saksi dan korban terkait dengan suatu proses hukum perkara pidana.

Undang-undang tersebut tidak mengatur perlindungan saksi yang berkaitan dengan proses hukum perdata, semisal di Mahkamah Konstitusi maupun Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ditjen Pemasyarakatan Bantah Setya Novanto Pelesiran, Ini yang Sebenarnya Terjadi

Apalagi, pada pasal 1 dijelaskan, pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

"Itu tegas undang-undang mengatakan begitu, jangan diperluas ke yang lain," ucap Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra juga mengingatkan kepada pihak yang bersengketa di MK, khususnya kubu paslon 02, agar jangan malah menuntut majelis hakim MK menetapkan perlindungan bagi saksi mereka.

Remaja yang Tewas Tenggelam di Pantai Inapkan Temannya Satu per Satu Sebelum Bulan Puasa

Sebab bila terjadi dan majelis hakim MK mengeluarkan putusannya, maka ia khawatir nanti akan melahirkan satu yurisprudensi yang berakibat kurang baik terhadap penegakkan hukum di Indonesia.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved