Pilpres 2019

Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK, KPU Tolak Permohonan Perbaikan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK _KPU Tolak Permohonan Perbaikan Tim Hukum Prabowo-Sandi. Simak penjelasan selengkapnya.

Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK, KPU Tolak Permohonan Perbaikan Tim Hukum Prabowo-Sandi
repro kompas tv
Kuasa hukum Paslon 02 Bambang Widjojanto dan tim memperhatikan kuasa hukum KPU Ali Nurdin yang tengah membacakan tanggapan atas gugatan terkait PHPU Pilpres 2019 yang diajukan pemohon dalam sidang di MK, Selasa (18/6/2019). 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) membuat langkah tegas terhadap tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

KPU menolak tegas perbaikan permohonan tim hukum capres/cawapres nomor urut 2, Prabowo-Sandi. 

Penolakan KPU atas perbaikan permohonan tim hukum Prabowo-Sandi itu diuraikan dalam sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6/2019). 

KPU Ungkap Lemahnya Dalil Gugatan BPN, Misal Kotak Suara Dibuka Sekitar Alfamart Tapi Tanpa Lokasi

KPU Sebut Angka 52 Persen yang Diajukan Pasangan Prabowo-Sandiaga Sekedar Persyaratan

Tetapkan Amsor Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan Maut Tol Cipali, Polisi Pakai Pasal Pembunuhan

Kuasa hukum KPU, Ali Nurdin menjelaskan, penolakan permohonan tim hukum Prabowo-Sandi itu didasari pada hukum acara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. 

"Perbaikan permohonan pemohon memiliki perbedaan yang sangat mendasar sehingga bisa diklarifikasikan sebagai permohonan yang baru," tegasnya. 

Dijelaskan Ali Nurdin, dalam permohonan pertama, tim hukum Prabowo-Sandi tidak menguraikan adanya kesalahan perhitungan suara serta perhitungan suara yang benar sesuai dengan perhitungannya. 

Pemohon juga tidak menuntut adanya penghitungan suara yang benar. 

"Ini penting untuk kami menanggapi karena hal itu tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan yang konsekeuensianya tidak dapat diterima," terangnya. 

Dengan tidak memenuhi pokok permohonan tentang penjelasan penghitungan suara yang benar menurut pemohon menunjukkan bahwa pemohon mengakui hasil penghitungan suara oleh termohon atau KPU. 

Pengacara Jokowi Sebut Kubu Prabowo-Sandi Sudah Mencari Kuburannya Sendiri

Saat Morning Sickness Menghampiri Anda yang Sedang Hamil Muda, Begini Cara Mengatasinya

Hanya Siapkan 10 hingga 15 Saksi Hadapi 30 Saksi dari BPN, Ketua KPU Tersenyum Ditanya Alasannya

"Ini juga membantah isu yang berkembang bahwa KPU curang karena apabila pemohon memiliki bukti bahwa KPU curang, tentunya sejak awal pemohon mengajukan uraikan kesalahan perhitungan suara baik dari TPS maupun nasional," katanya.

Halaman
1234
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved