Pilpres 2019

Sejumlah Massa Berorasi Merekomendasikan Paslon 02 untuk Didiskualifikasi, Ini Alasannya

Laskar Pengemban Suara Kedaulatan (LPSK) merekomendasikan agar MK mendiskualifikasikan Paslon nomor 02, Prabowo-Sandi,

Sejumlah Massa Berorasi Merekomendasikan Paslon 02 untuk Didiskualifikasi, Ini Alasannya
Wartakotalive.com/Joko Supriyanto
Sejumlah massa melakuka orasi di Kantung Kuda Monas Jakarta Pusat, Selasa (18/6). 

GAMBIR, WARTAKOTALIVE.COM -- Laskar Pengemban Suara Kedaulatan (LPSK) merekomendasikan agar MK mendiskualifikasikan Paslon nomor 02 Prabowo-Sandi, karena dinilai terlibat secara TSM terhadap huru hara yang terjadi pada 21 - 22 Mei 2019.

Hal itu disampaikan Ichal Lubis humas Laskar Pengemban Suara Kedaulatan (LPSK) dalam aksi damai di depan MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Dalam kegiatan ini, massa LPSK mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena adanya upaya pelanggaran Pemilu dan dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan nomor urut 02 itu, secara, terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Mulai dari para loyalisnya diduga terlibat sebagai dalang kerusuhan 22 Mei 2019. Kemudian dugaan terjadi kecurangan saat proses Pilpres 2019 di daerah basis pendukung Prabowo-Sandi," kata Ichal Lubis, Selasa (18/6/2019)

Selain itu, mereka menggunakan pengacara-pengacara bermasalah dalam gugatan di MK serta ada dugaan 02 melakukan kecurangan melalui struktur penyelenggara KPU.

Seperti ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) pernah menjadi tersangka kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.

"Lalu Denny indrayana memiliki banyak catatan kontroversial. Sedangkan Nasrullah diduga terlibat pelecehan seks," katanya.

"Coba kita lihat dari awal yang banyak buat rusuh dari pendukung mana ? terus yang banyak nyebar hoaks dari kubu mana ? Seharusnya lewat bukti-bukti selama ini, sudah sepatutnya MK mendiskualifikasi Paslon 02," lanjut dia.

LPSK juga memprotes keras karena selama ini pendukung pasangan 02 kerap mengatasnamakan rakyat dalam memperjuangkan hasrat politik mereka.

Padahal, yang diperjuangan hanyalah untuk kepentingan politik golongan mereka.

"Kalau sebut rakyat berarti itu semua warga negara, padahal yang dibawa-bawa hanya sebagian. Jadi jangan selelu menggiring opini karena bisa berdampak buruk bagi kelangsungan hidup bangsa," ucapnya. (JOS)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved