Pilpres 2019

Massa Aksi Damai Bubar, Berencana Kembali Lagi saat Sidang MK Selanjutnya

Massa aksi damai yang mengelar penyampaian pendapat di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mulai membubarkan diri setelah berorasi di Kantung Kuda

Massa Aksi Damai Bubar, Berencana Kembali Lagi saat Sidang MK Selanjutnya
Wartakotalive.com/Joko Supriyanto
Korlap aksi damai di MK, Abdullah Hahemahua. 

GAMBIR, WARTAKOTALIVE.COM -- Massa aksi damai yang mengelar penyampaian pendapat di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mulai membubarkan diri setelah berorasi di Kantung Kuda Monas Gambir, Jakarta Pusat.

Pantauan Wartakotalive.com sekitar pukul 16. 30 mereka membubarkan diri mengarah Stasiun Gambir diiringin mobil komando.

Dengan membawa spanduk mereka berjalan meninggalkan Patung Kuda Monas.

Selain beberapa peserta juga terlihat membersihkan sisa sampah yang ada di sekitar titik kumpul massa aksi.

Mereka ingin selain aksi damai, aksi ini juga tidak meninggalkan sampah.

Para massa aksi nantinya berencana akan kembali mengawal Persidangan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu 24-28 Juni 2019 mendatang.

"Kalo tanggal 28 belum selesai putusan ya sampai selesai putusan aksi. Menurut jadwal 24-28 sidang ya, tapi kita belum tahu apa keputusan ini, apakah besok ada sidang atau tidak. Kalo ada ya kita aksi lagi. Kita akan ikut jadwal yang sudah ada," kata Korlap aksi damai di MK, Abdullah Hahemahua, Selasa (18/6/2019).

Abdullah menyebut massa yang datang sebagian berasal dari Jabodetabek, kehadiran mereka adalah untuk meminta kebenaran dan keadilan atas majelis hakim saat memutuskan persidangan PHPU nanti.

Ia sendiri tak dapat memastikan jumlah massa yang nanti akan datang.

Meski demikian dirinya selalu meminta kepada massa aksi damai yang hadir tetap penjagaan keamanan dan tidak tersulut adanya provokasi.

Hal itu sesuai dengan dengan namanya yaitu aksi damai dan mengawal sidang MK.

"Itu nanti otomatis secara bertahap. Kalo kita Jabodetabek saja, kita tidak bisa juga melarang orang daerah untuk datang. Karena dalam undang-undang mengatakan sidang MK itu terbuka. Dan jika terbuka ya siapa saja. Jadi kita tidak melarang siapa pun yang akan datang. Yang terpenting tidak ada kerusuhan," katanya.

Abdullah mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat mengenai hasil putusan MK pada 28 Juni 2019 mendatang.

Jika masyarakat setuju maka dirinya setuju, tapi jika masyarakat tidak setuju tentu perlu diperjuangkan dengan langkah-langkah lain seperti audit dari PBB.

"Kita lihat apakah rakyat menerima atau tidak. Kalo tidak ada proses di komnas ham dan proses mahkamah internasional, ada proses PBB. Jangan lupa ada negara yang sudah dilantik presidennya, tapi PBB campur tangan, dan investigasi menemukan kecurangan itu bisa dibatalkan. Itu sudah ada," ucapnya. (JOS)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved