Pilpres 2019

Ketua Bawaslu Ungkap Mereka Netral dalam Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 2019

Abhan menyatakan, pihak Baswaslu bersifat netral dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Ketua Bawaslu Ungkap Mereka Netral dalam Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 2019
Kompas.com
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan menyatakan, pihak Baswaslu bersifat netral dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Oleh karena itu, jawaban yang disampaikan pihaknya diyakinkannya dalam sidang lanjutan Sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (18/6/2019) sangat objektif.

Dalam Sidang yang beragendakan mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak Termohon serta pihak Terkait, yakni Bawaslu dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, pihaknya menyampaikan empat hal, antara lain hasil pengawasan, tahapan awal sama tahapan terakhir. Hal kedua adalah tindak lanjut temuan dan laporan.

Sedangkan hal ketiga terkait keterangan terhadap dalil-dalil yang disampaikan pihak pemohon yang ditujukan pada Bawaslu.

Sementara, hal terakhir adalah jumlah dan jenis pelanggaran selama tahapan pemilu 2019.

Pelanggaran Pemilu yang dipaparkan pihaknya juga mencakup soal kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang telah diputuskan dalam sidang perkara Pemilu 2019 yang digelar pihaknya beberapa waktu lalu.

"Terkait TSM sudah jelas diputuskan kami. Jumlah pelanggaran saya lupa, 15.000 sekian, kebanyakan administratif (pemilu)," ungkapnya kepada wartawan usai Sidang di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (18/6/2019).

Oleh karena itu, berdasarkan sifat dan fungsi Bawaslu, dirinya menegaskan jika seluruh keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam persidangan merupakan fakta.

"Jadi begini, bahwa keterangan Bawaslu ini yang objektif, keterangan yang kami berikan berdasarkan fakta pengawasan selama kami Pemilu 2019, jadi atas dasar Fakta. Jadi kalau memang tidak terbukti (kecurangan) kami sampaikan tidak terbukti, Kalau terbukti kami sampaikan terbukti," tegas Abhan.

"Jadi sekali lagi keterangan kami adalah fakta bukan opini," katanya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved