Pilpres 2019

BPN Dianggap Salah Alamat Bawa Perkara Jabatan Rangkap Maruf Amin ke Sidang Sengketa Pilpres

Direktur Perludem Titi Anggraeni menganggap jika kasus Ma'ruf Amin harus ditangani Bawaslu terlebih dahulu. Hal itu sesuai UU Pemilu yang berlaku.

BPN Dianggap Salah Alamat Bawa Perkara Jabatan Rangkap Maruf Amin ke Sidang Sengketa Pilpres
Tribun Kupang
Direktur Perludem Titi Anggraeni 

Belakangan ini jabatan Cawapres Maruf Amin sebagai Ketua Dewan pengawas dua Bank Syariah menjadi polemik.

Jabatan tersebut dianggap telah melanggar Undang-undang Pemilu yang berlaku.

Bahkan jabatan tersebut dibawa tim kuasa hukum Paslon 02 ke sidang sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa hukum tim 02 menganggap Maruf Amin telah melanggar Pasal 227 UU No 7 tahun 2017 yang mengatur tentang persyaratan yang harus dilengkapi oleh Capres/Cawapres pada Pilpres 2019.

KPU Minta MK Tolak Permohonan Prabowo-Sandi dan Tetapkan Jokowi-Maruf Amin Menang 85 Juta Suara

KUASA Hukum KPU Bongkar Fakta Permohonan Bambang Widjojanto dkk Bantah Klaim Prabowo Menang 62 %

Setidaknya ada 16 persyaratan yang harus dilampirkan untuk memenuhi ketentuan UU tersebut dan poin ke-16 atau huruf p dalam pasal ini mengatur kewajiban mundur dari karyawan/pejabat BUMN/BUMD.

Bunyi Pasal 227 UU No 7 tahun 2017: Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

(p) surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Karena itu, Kuasa Hukum Paslon 02 Bambang Widjojanto dan tim meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Paslon 01, menyatakan Paslon 02 sebagai pemenang, atau menggelar Pilpres ulang.

Tetapi KPU dan tim pengacara Paslon 01 berpendapat bahwa Maruf Amin tidak perlu mundur dari jabatan di BNI Syariah dan BSM.

KPU Sebut Angka 52 Persen yang Diajukan Pasangan Prabowo-Sandiaga Sekedar Persyaratan

Di Depan Publik Kivlan Zen Terus Terang Bilang Mau Bunuh Hermawan Sulistyo

Alasan mereka, BNI Syariah dan BSM bukan lah BUMN, tetapi perusahaan yang didirikan oleh 2 BUMN, yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI.

Halaman
12
Penulis: Desy Selviany
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved