Pihak Disdukcapil Tangsel Kesal Disdik Banten Nggak Ada Koordinasi! Soal Legalisir Kartu Keluarga

“Dalam Juknis (Petunjuk Teknis) dan Pergubnya ngga ada bahwa KK harus dilegalisir, ini di Serang, Pandaglang, Lebak biasa aja nggak ada masalah

Pihak Disdukcapil Tangsel Kesal Disdik Banten Nggak Ada Koordinasi! Soal Legalisir Kartu Keluarga
Wartakotalive/Andika Panduwinata
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemprov Banten, Ujang Rafiudin 

Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan kesal karena Dinas Pendidikan Provinsi Banten tidak berkoordinasi dulu jika syarat pendaftaran PPDB 2019 harus melegalisir Kartu Keluarga.

Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Dedi Budiawan, menerangkan, ratusan orang sudah mendatangi kantornya sejak pagi.

“Ada ratusan, bisa lebih dari 200 orang,” kata Dedi kepada Wartakotalive.com, Senin (17/6).

Pihaknya, kata Dedi, merasa janggal dengan banyaknya pemohon legalisir KK yang datang secara tiba-tiba di kantornya tanpa ada pemberitahuan dari Disdik Provinsi Banten selaku penyelenggara.

“Nggak ada koordinasi baik ke Dukcapil, setidaknya Dukcapil Banten,” jelasnya.

Beberapa orangtua mengaku mendapat informasi untuk melakukan legalisir KK sebagai syarat mendaftarkan anaknya di sekolah pilihannya

“Saya dapat infonya begitu, harus dilegalisir dulu kartu keluarganya baru bisa daftar validasi di sekolah,” kata Harun yang akan mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 1 Tangerang Selatan.

“Karena syaratnya (PPDB) yang kita tahu butuh dilegalisir, makanya langsung urus ke sini,” ungkap Humairoh.

Alhasil, saking banyaknya pemohon, Pihak Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memindahkan tempat pelayanan khusus PPDB di halaman kantor agar pemohon PPDB dapat terpisah dengan pemohon pelayanan lainnya.

Tak ada legalisir

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten membantah tentang informasi PPDB 2019 tingkat SMA memerlukan syarat legalisir kartu keluarga (KK).

“Dalam Juknis (Petunjuk Teknis) dan Pergubnya ngga ada bahwa KK harus dilegalisir, ini di Serang, Pandaglang, Lebak biasa aja nggak ada masalah,” kata Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Ujang Rafiudin saat dihubungi Wartakotalive.com.

Ujang menduga, banyaknya pemohon legalisir KK di Kantor Disdukcapil tergabung dengan pemohon legalisir KK di luar syarat PPDB seperti informasi yang beredar.

Menurutnya, jika Juknis PPDB mengharuskan calon peserta didik mengumpulkan legalisir KK maka semua kabupaten dan kota di Banten harus melaksanakan itu.

“Sekali lagi Banten tidak pernah membuat peraturan KK itu harus dilegalisir,” tegasnya.

Penulis: Zaki Ari Setiawan
Editor:
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved