Reklamasi Teluk Jakarta

Pemprov DKI Terbitkan Ratusan IMB Pulau Reklamasi, Gerindra Salahkan Kebijakan Ahok

Penerbitan ratusan IMB di Pulau Reklamasi merupakan dampak panjang dari kebijakan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pemprov DKI Terbitkan Ratusan IMB Pulau Reklamasi, Gerindra Salahkan Kebijakan Ahok
Warta Kota/Alex Suban
Aktivitas di Pulau Maju terus berlanjut meski sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau reklamasi yang di antaranya bernama Pulau Maju itu. 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni mengatakan, penerbitan ratusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi merupakan dampak panjang dari kebijakan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

PASALNYA, kebijakan yang dikeluarkan Ahok yakni empat izin reklamasi pada 22 Desember 2014, 22 Oktober 2015 (2 izin), dan 17 November 2015 lalu lah yang membuat IMB bisa dikeluarkan Pemprov DKI.

"Saat itu kan tidak ada izinnya. Ilegal, lalu Ahok yang sahkan. Jadi dia memberikan aturan yang salah," ujar Abdul Ghoni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/6/2019).

Oleh karena itu, Abdul Ghoni yakin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya.

Ia juga mengaku akan memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta terkait penerbitan IMB ini.

 UPDATE Tabrakan Beruntun di Tol Cipali, Berikut Daftar Nama 12 Orang Korban Meninggal Dunia

 BREAKING NEWS: Kecelakaan Maut di Tol Cipali Dipicu Penumpang Menyerang Sopir Bus

 Penumpang Pemicu Kecelakaan Maut di Tol Cipali Bekerja Sebagai Sekuriti di Jakarta

"Tentu harus ada pertimbangan dan tidak mungkin dia tidak konsultasi dengan Citata. Citata yang tahu persis. Bangunan itu kan untuk masyarakat," katanya.

Diketahui Anies mengatakan, penerbitan IMB tersebut dikeluarkan berlandaskan pada:

- Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta,

- serta Pergub Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

 7 DAFTAR KECURANGAN Paslon 01 Dibongkar Pengacara Prabowo, dari Harta Jokowi sampai Buzzer Polisi

 Tim Hukum Prabowo-Sandi Klaim 30 Orang Siap Bersaksi di MK, tapi Minta Jaminan Keselamatan

 5 Artis Cantik Ditipu Kekasihnya Hingga Gagal Nikah, Salah Satunya Malah Menghamili Wanita Lain

Atas dasar itulah Anies tidak bisa melakukan penggusuran terhadap bangunan yang terlanjur dibangun. (M16)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved