Dinas Pendidikan Banten Bantah PPDB 2019 Tingkat SMA Perlu Legalisir Kartu Keluarga

DINAS Pendidikan Provinsi Banten membantah tentang informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA yang memerlukan syarat legalisir kartu keluarga (KK).

Informasi perlunya KK yang dilegalisir membuat orangtua murid mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan, Serpong, Senin (17/6/2019).

"Dalam Juknis (Petunjuk Teknis) dan Pergubnya ngga ada bahwa KK harus dilegalisir, ini di Serang, Pandaglang, Lebak biasa aja ngga ada masalah," kata Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Ujang Rafiudin saat dihubungi Warta Kota.

• Peringati Hari UMKM Internasional, Pemkot Tangsel Gelar Pameran Eksport

• Bupati Tangerang Ingatkan ASN Sebagai Pelayan Masyarakat

• VIDEO: PPDB SMAN 1 Tangerang Selatan, Orangtua Khawatir Hanya Dapat Satu Pilihan Sekolah

Ujang menduga, banyaknya pemohon legalisir KK di Kantor Disdukcapil tergabung dengan pemohon legalisir KK di luar syarat PPDB seperti informasi yang beredar.

Menurutnya, jika Juknis PPDB mengharuskan calon peserta didik mengumpulkan legalisir KK maka semua kabupaten dan kota di Banten harus melaksanakan itu.

"Sekali lagi Banten tidak pernah membuat peraturan KK itu harus dilegalisir," tegasnya.

Adapun syarat yang diperlukan untuk mendaftar PPDB SMA dan SMK yakni fotokopi Ijazah/SHUN/Surat Keterangan Lulus yang sudah dilegalisir dan menyerahkan aslinya pada sekolah yang mendaftar.

Ada pun dokumen lain yang perlu dilengkapi adalah formulir pendaftaran, KK, dan akte kelahiran.

• Jago Gambar, Rafi Kuliah Jurusan Desain Komunikasi Visual

• Penemuan Mayat Pria Membusuk di Rumah Kontrakan Bikin Heboh Warga Pondok Labu

• Pengunjung Jakarta Fair Kemayoran Asal Yogyakarta dan Kalimantan Barat Raih Hadiah Motor