Pilpres 2019

Dituding Bentuk Tim Buzzer Dukung Jokowi-Amin, Ini Kata Mabes Polri

Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menuding Polri membentuk tim buzzer di media sosial untuk memenangkan paslon 01 Jokowi-Amin.

Dituding Bentuk Tim Buzzer Dukung Jokowi-Amin, Ini Kata Mabes Polri
Warta Kota/Budi Sam Lau Malau
Dedi Prasetyo 

SEMANGGI, WARTAKOTALIVE.COM -- Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menuding Polri membentuk tim buzzer di media sosial untuk memenangkan paslon 01 Jokowi-Amin.

Materi itu dimasukkan tim hukum BPN dalam gugatannya di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019) lalu.

Menanggapi hal itu, Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan mempersilakan hal itu dibuktikan saja di persidangan MK.

Giliran Mantan Wadanjen Kopassus Komentari Tuduhan Makar Purnawirawan TNI

Begini Perjalanan Nycta Gina Berhijab, Sampai Buat Pengen Nangis

Dewi Perssik Ungkap Pesan Terakhir Ayahnya: Kamu Sendirian, Hati-hati

Jalan Baru Irigasi Harapan Jaya Bekasi Utara Dijadikan Lahan Parkir Liar dan Sampah Liar

Fakta-Fakta Perampokan Toko Emas di Balaraja, Membawa Senpi dan Sempat Ditimpuki Warga

Yang jelas kata Dedi, selama ini Polri netral dan dilarang menjalankan politik praktis sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada.

"Jadi silakan dibuktikan saja saat persidangan. Karena itu masuk pokok perkara yang akan dikaji oleh dewan hakim MK. Polri sesuai UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian adalah netraL dan tidak terlibat politik praktis, sesuai dengan Pasal 28," papar Dedi kepada Warta Kota, Minggu (16/6/2019).

Karenanya kata Dedi selain membantah tudingan tersebut, ia memastikan tudingan itu akan sulit dibuktikan di persidangan.

"Ya betul, kami membantah tudingan itu karena selama ini Polri netral, mengacu UU Nomor 2 Tahun 2002," tegas Dedi.

Sebelumnya kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri tidak netral di Pilpres 2019.

Hal ini dianggap sebagai bentuk kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Mudah untuk dipahami ketidaknetralan Polri dan BIN adalah bentuk kecurangan yang TSM, karena melibatkan aparatur negara, direncanakan, dan bersifat seluruh Indonesia," kata Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana dalam persidangan di Mahkamah Konstisusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/ 2019).

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved