Pilpres 2019

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kubu Prabowo Lebih Kendalikan Jalannya Sidang di MK, Ini Analisanya

Pakar Hukum Tata Negara ini menilai kubu Prabowo-Sandi lebih mengendalikan jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi.

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kubu Prabowo Lebih Kendalikan Jalannya Sidang di MK, Ini Analisanya
kompas.com
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. 

Sedangkan bila hakim MK menggunakan paradigma TSM yang bersifat kumulatif, maka ujungnya sama saja seperti paradigma sebelumnya. Permainan, katanya, juga akan tetap berakhir.

Dalam paradigma terstruktur, jelas Refly Harun, hakim MK harus bisa membuktikan bahwa ada struktur kekuasaan yang memang terlibat melakukan pelanggaran pemilu.

 Ahmad Dhani Ditempatkan Satu Sel Bareng Pencuri dan Peselingkuh di Rutan Cipinang

Dan, pembuktian soal kekuasaan terstruktur itu harus terkoneksi dengan pasangan calon yang dituduhkan melakukan pelanggaran.

Kemudian, masih dalam paradigma TSM, bentuk pelanggaran sistematis juga harus terbukti memiliki pola baku. Sedangkan masif, adalah hal yang paling relatif.

Sebab, hakim MK harus bisa menafsirkan sejauh mana atau kriteria apa sesuatu bisa tergolong masif.

 Ryamizard Ryacudu Tanya Prajurit Kopassus Satu per Satu demi Pastikan Tidak Terlibat Rusuh 21-22 Mei

Apakah harus memenuhi kriteria tersebar di seluruh penjuru negeri, atau hanya pada satu provinsi saja?

"Hal yang paling relatif itu masif. Sejauh mana sesuatu itu bisa dikatakan masif. Apakah masif itu harus memenuhi kriteria seluruh Republik Indonesia ini, ataukah satu provinsi bisa dikatakan cukup masif?," jelas Refly Harun.

Jika pun pelanggaran pemilu terbukti secara masif, maka muncul pertanyaan lain. Bisakah BPN dalam pembuktiannya meraup sebanyak 16,9 juta suara seperti selisih paslon 02 dengan paslon 01?

 Kivlan Zen Kirim Surat Minta Perlindungan, Ryamizard Ryacudu Mengaku Belum Baca

"Jadi ada persoalan di sana. Kalau kita pakai paradigma TSM yang kumulatif, barangkali the game is over juga," cetus Refly Harun.

Sebelumnya, MK telah menetapkan jadwal sidang dan tahapan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019.

Halaman
1234
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved