Siti Nurbaya Berharap Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan Melalui Reforma Agraria

Penyelesaian konflik dalam kawasan hutan sudah ada skema penyelesaiannya yaitu melalui penyelesaian yang diatur dengan PP atau Peraturan Menteri.

Siti Nurbaya Berharap Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan Melalui Reforma Agraria
Warta Kota/Istimewa
KLHK telah meneliti dan memproyeksikan wilayah konflik dan potensi konflik itu yang dirangkum dalam Tanah Obyek Reforma Agraria, sehingga sangat jelas bahwa konsep Reforma Agraria untuk menyelesaikan dan menjaga dari konflik telah sesuai dengan arahan Presiden dan Nawa Cita Jilid I. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa pihaknya sangat serius menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di sejumlah provinsi.

Berbagai skema penyelesaian, sesuai peraturan perundangan juga telah dijalankan.

Diungkapkan Menteri Siti Nurbaya, melalui keterangan tertulis, laporan konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan tercatat yang masuk ke KLHK sebanyak 320 kasus.

Di antaranya telah diselesaikan dengan mediasi sebanyak 45 kasus dan telah mencapai kesepakatan dalam bentuk kerjasama sebanyak 39 kasus.

Sebanyak 131 sedang dalam analisis dan dalam proses penyelesaian, sedangkan sebanyak 105 kasus belum lengkap berkas atau dokumennya.

"Berdasarkan data yang ada, maka jumlah kasus terbanyak masuk dari Sumatera yaitu 201 kasus dan selanjutnya dari Kalimantan 47 kasus serta 43 kasus dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara," katanya melalui penjelasan tertulis, Kamis (13/6/2019),.

Menteri Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dalam konteks LHK, penyelesaian konflik dalam kawasan hutan sudah ada skema-skema penyelesaiannya, yaitu melalui penyelesaian yang diatur dengan PP ataupun Peraturan Menteri.

Pengaturan itu dengan cara:

Perubahan batas Kawasan Hutan dalam proses pengukuhan kawasan hutan sesuai PP 44 tahun 2004 dan Permen LHK Nomor P.44 tahun 2012 dengan cara perubahan batas Kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan/TORA, tukar menukar kawasan hutan, resettlement dan Perhutanan Sosial sesuai Perpres Nomor 88 tahun 2018 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Penyelesaian konflik agraria juga melalui Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan hutan dan Permen LHK Nomor P.17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk sumber TORA.

Halaman
1234
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved