Pilpres 2019

LPSK Ungkap, Hakim Mahkamah Konstitusi Terima Ancaman Terkait Sengketa Pilpres 2019

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut terdapat anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mendapat ancaman terkait perkara sengketa Pilpres.

LPSK Ungkap, Hakim Mahkamah Konstitusi Terima Ancaman Terkait Sengketa Pilpres 2019
Warta Kota/Rangga Baskoro
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo sedang mengkaji bagaimana bentuk perlindungan yang nantinya diberikan karena pada dasarnya MK hanya menangani kasus pidana, Jumat (14/6/2019). 

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo menyebut terdapat anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendapat ancaman terkait perkara sengketa Pilpres 2019.

MESKI tak menyebut sosok hakim dan bentuk ancaman yang diterima, Hasto memastikan ancaman tersebut disampaikan lewat layanan pesan Whatsapp dan sejenisnya.

"Masih belum tahu, tapi ancaman lewat WA atau apa itu. Intinya ancaman" kata Hasto di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (14/6/2019).

Rencananya, pekan depan pihaknya akan menyambangi MK guna berkoordinasi tentang perlindungan bagi pihak yang mendapat ancaman karena terlibat dalam perkara sengketa Pilpres 2019.

Koordinasi dilakukan karena LPSK pada dasarnya berkutat di ranah hukum pidana, bukan hukum ketatanegaraan seperti kasus sengketa Pilpres yang bergulir sekarang.

 KRONOLOGI Lengkap Penangkapan Prada DP Pemutilasi Kasir Indomaret, Ini 4 Fakta Penangkapannya

 Awal Pernikahan Barbie Kumalasari Berhubungan Intim Sampai 8 Kali Sehari: Sekarang Kewalahan

 Bambang Widjojanto Bongkar Kejanggalan Harta Jokowi: Kas Rp 6 M, Tapi Sumbang Kampanye Rp 19 M

 Pakar Hukum Tata Negara Ini Yakin 99,99 Persen MK akan Tolak Permohonan Prabowo-Sandi, Ini Alasannya

"Itu tadi saya katakan, ancaman kepada hakim dan sebagainya. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk minggu depan kami akan bertemu dengan pimpinan MK untuk membicarakan persoalan semacam ini," ujarnya.

Menurutnya, upaya koordinasi yang dilakukan LPSK dengan MK dalam kasus sengketa Pilpres 2019 merupakan terobosan karena kewenangan LPSK sudah diatur UU.

Dia menyebut ada dua mekanisme yang harus dilalui agar pihaknya dapat memberikan perlindungan sesuai jenis ancaman yang diterima.

"Pertama MK menetapkan bahwa saksi tertentu dilindungi MK. Kemudian MK bekerja sama dengan LPSK memberikan perlindungan," tuturnya.

Kedua, MK memerintahkan LPSK agar memberikan perlindungan kepada para saksi tertentu yang dikhawatirkan mendapat ancaman.

 Lowongan Kerja BUMN 2019 Untuk Lulusan SMA Pria & Wanita, Syarat Mudah, Gaji Rp 7 Juta Per Bulan

 BUKAN HOAX, Inilah Pejabat Penerima Gaji Ke-13, dari Presiden Jokowi, Pimpinan DPR, sampai Kapolri

 VIRAL! Begini Ekspresi Siswi SMP Kelas 1 Menikah dengan Kakek Berusia 50 Tahun

 Cawapres 02 Sandiaga Uno Ajak Pendukungnya untuk Percaya Pada Putusan Mahkamah Konstitusi

"Harus ada yang ditempuh lebih dulu. Mekanisme agar LPSK mempunyai entri poin agar LPSK memberikan perlindungan," lanjut Hasto. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved