Pilpres 2019

Kuasa Hukum BPN Sebut 5 Kecurangan Sistematis Pilpres 2019

Tim Kuasa hukum Paslon 02 membeberkan apa saja kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019.

Kuasa Hukum BPN Sebut 5 Kecurangan Sistematis Pilpres 2019
repro kompas tv
Ketua Tim Pengacara Pasangan Calon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Bambang Widjojanto, membacakan permohonann gugatan pada sidang perdana Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019). Bambang Widjojanto mengungkap dugaan pelanggaran dana kampanye Joko Widodo-KH Maruf Amin. 

KUASA hukum Paslon Capres dan Cawapres 02 Bambang Widjojanto mengungkapkan beberapa kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan Paslon 01 selama Pilpres 2019.

Atas hal tersebut BPN pun meminta Mahkamah Konstitusi mendsikualifikasi Paslon 01.

Tudingan itu dilemparkan mantan komisioner KPK tersebut di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6/2019) Jakarta.

Adapun pada sidang yang berlangsung 4 jam itu, kuasa hukum 02 memaparkan satu persatu kecurangan yang dianggap telah dilakukan pihak 01 selama Pilpres 2019.

Berikut Wartakotalive rangkum 5 kecurangan TSM yang dituduhkan oleh Capres 02.

Dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (14/6/2019), Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,menuding paslon 01 melakukan kecurangan secara terstrukrur, sistematis dan masif (TSM).
Dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (14/6/2019), Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,menuding paslon 01 melakukan kecurangan secara terstrukrur, sistematis dan masif (TSM). (kompas.com)

Ini Analisa Pengamat Militer Kenapa Panglima TNI Tidak Jadi Target Pembunuhannya

Demi Sepatu Rp2,7 Juta Warga Jakarta Rela Antre di Plaza Indonesia

China Bilang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Menyebarkan Berita Bohong

Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah

Bambang Widjojanto menyebut jika ada indikasi money politik dalam Pilpres 2019 yang dirancang secara sistematis.

Ia menyebut gaji ke-13 dan kenaikan gaji PNS yang diusulkan petahana merupakan bentuk nyata dari kecurangan Pilpres 2019 yang dilakukan petahana.

“Jika gaji bukanlah kebijakan jangka panjang pemerintahan tapi jangka pendek pragmatis dari Capres Joko Widodo sebagai petahana  untuk pengaruhi penerima manfaat dari penerima gaji tersebut yaitu para pemilih Pilpres dan keluarganya,” kata Bambang dalam sidang.

Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN
Poin kedua dari kecurangan TSM yang ditujukan pada Paslon 02 ialah adanya penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

Halaman
123
Penulis: Desy Selviany
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved