KDRT

Korban KDRT di Kabupaten Bekasi Banyak yang Tidak Mau Bikin Laporan

Banyak perempuan di Kabupaten Bekasi yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) enggan melakukan laporan.

Korban KDRT di Kabupaten Bekasi Banyak yang Tidak Mau Bikin Laporan
Tribunnews.com
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Muhammad Azzam

BEKASI, WARTAKOTALIVE.COM -- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi, Ida Farida menyebut banyak perempuan di Kabupaten Bekasi yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) enggan melakukan laporan.

Sehingga, mempersulit kata Ida, pihaknya melakukan pendataan dan penanganan tindak kekarasan tersebut.

"Mungkin karena masih mengaggap tabu, atau anggap itu aib keluarga. Tapi seharusnya mereka laporkan tindak KDRT agar menjadi upaya kami dalam menangani kasus itu," kata Ida, Jumat (14/6/2019).

Ida mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterima, untuk kasus KDRT di tahun 2017 terdapat 46 kasus sementara di tahun 2018 menurun menjadi 15 kasus.

"Kalau tahun 2019 belum kita hitung, tapi diperkirakan bakal tetap banyak. Angka itu juga kan dicatat berdasarkan laporan saja. Padahal banyak kasus tapi tidak mau lapor," jelasnya.

Untuk menekan angka KDRT, lanjut Ida, pihaknya akan terus mensosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat.

"Langkah awal, kita akan terus lakukan sosialisasi baik di tingkat pemerintah daerah, hingga ke tingkat pemerintah desa,” katanya.

Ida mengatakan banyak faktor penyebab KDRT.

Mulai dari perilaku buruk pasangan maupun menganggap rendah pasangan.

"Banyak faktor penyebab KRDT, apakah pemicunya karena ekonomi, sikap suami atau istri. Tindak kekerasan itu bisa dijerat pidana apalagi sampai melukai fisik berat. KDRT juga kan jadi celah untuk terjadinya perceraian

Ida menambahkan DP3A Kabupaten Bekasi juga akan intens berkomunikasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemkab Bekasi agar memiliki program untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para perempuan.

“Kalau memang karena faktor ekonomi, kita akan koordinasi dengan OPD lain, agar para perempuan ini bisa berperan misal dengan program UKM tingkat Desa. Perempuan harus bisa menjadi mandiri dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang istri ataupun menjadi seorang ibu," paparnya. (MAZ)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved