Pilpres 2019

Kasus Sengketa Pilpres 2019, LPSK Tunggu Permintaan MK Lindungi Saksi dari Potensi Ancaman

Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. LPSK menyatakan siap melindungi saksi yang nantinya dihadirkan.

Kasus Sengketa Pilpres 2019, LPSK Tunggu Permintaan MK Lindungi Saksi dari Potensi Ancaman
Warta Kota/Rangga Baskoro
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo sedang mengkaji bagaimana bentuk perlindungan yang nantinya diberikan karena pada dasarnya MK hanya menangani kasus pidana, Jumat (14/6/2019). 

Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap melindungi saksi yang nantinya dihadirkan dalam sidang tersebut.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pihaknya sedang mengkaji bagaimana bentuk perlindungan yang nantinya diberikan karena pada dasarnya MK hanya menangani kasus pidana.

"Karena ini disinggung bahwa dinilai perlu ada perlindungan para saksi untuk kasus sengketa Pilpres di MK. Kami mencoba mencermati itu, pada dasarnya sebenarnya LPSK itu adalah ranah pidana," kata Hasto di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (14/6/2019).

Hasto menuturkan ada dua tahap sebelum LPSK bisa memberikan perlindungan kepada saksi tertentu yang dihadirkan kedua kubu dalam persidangan.

Pertama, MK menetapkan bahwa saksi perlu mendapat perlindungan sampai nanti majelis hakim menetapkan hasil putusan pada Jumat (28/6) mendatang.

 KRONOLOGI Lengkap Penangkapan Prada DP Pemutilasi Kasir Indomaret, Ini 4 Fakta Penangkapannya

 Awal Pernikahan Barbie Kumalasari Berhubungan Intim Sampai 8 Kali Sehari: Sekarang Kewalahan

 Bambang Widjojanto Bongkar Kejanggalan Harta Jokowi: Kas Rp 6 M, Tapi Sumbang Kampanye Rp 19 M

 Pakar Hukum Tata Negara Ini Yakin 99,99 Persen MK akan Tolak Permohonan Prabowo-Sandi, Ini Alasannya

"Kedua, MK memerintahkan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi-saksi tertentu. Itu baru kita punya entry poin untuk memberikan perlindungan kepada saksi di dalam kasus semacam ini," ujarnya.

Hasto menyebut jenis perlindungan yang diberikan kepada saksi disesuaikan kebutuhan, bentuk perlindungan dapat berupa penempatan di rumah aman.

Atau dapat berupa pengawalan keamanan yang melekat selama saksi mengikuti proses persidangan sengketa Pilpres 2019 di MK.

"Perlindungan yang kita berikan bukan hanya untuk pasangan calon. Seluruh pihak yang bersengketa di MK dan saksinya terancam bisa mengajukan untuk mendapatkan perlindungan," tuturnya.

Sebelumnya, ketua kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjajanto atau BW meminta MK menjamin keamanan seluruh saksi yang dihadirkan dalam sidang.

 Lowongan Kerja BUMN 2019 Untuk Lulusan SMA Pria & Wanita, Syarat Mudah, Gaji Rp 7 Juta Per Bulan

 BUKAN HOAX, Inilah Pejabat Penerima Gaji Ke-13, dari Presiden Jokowi, Pimpinan DPR, sampai Kapolri

 VIRAL! Begini Ekspresi Siswi SMP Kelas 1 Menikah dengan Kakek Berusia 50 Tahun

 Cawapres 02 Sandiaga Uno Ajak Pendukungnya untuk Percaya Pada Putusan Mahkamah Konstitusi

BW menuturkan saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 yakni para ahli hukum tata negara, akademisi, dan juga aparatur sipil negara.

"Jadi kami meminta kepada MK agar memperhatikan yang disebut dengan perlindungan saksi. Bisa enggak dijamin keselamatannya? Itu jadi konsen kami," kata BW. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved