Pilpres 2019

Berikut Lima Kecurangan Pilpres 2019 yang Dilakukan Petahana Menurut Tim Hukum 02

Tim Hukum Prabowo-Sandi mengatakan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin melakukan lima kecurangan terstrukrur,sistematis dan masif pada pilpres 2019.

DALAM sidang pendahuluan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK)  Jumat (14/6/2019), ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meminta MK mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peserta pemilu 2019.

Ia menilai pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berpotensi melakukan kecurangan selama proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada April 2019 lalu.

Mereka juga meminta MK menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 sebagai pemenang pilpres atau paling tidak pemungutan suara diulang secara nasional.

Kuasa Hukum BPN Sebut 5 Kecurangan Sistematis Pilpres 2019

Sedang Berlangsung Live Streaming Laga Uji Coba Timnas U-23 Indonesia Vs Bali United, Skor Masih 0-0

Gawat, Ederson Cedera Menjelang Pembukaan Copa America 2019

"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin harus dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno harus dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019, atau paling tidak pemungutan suara Pilpres 2019 diulang secara nasional," ujar Bambang.

Menurut Bambang, Presiden Jokowi sebagai petahana setidaknya melakukan lima bentuk kecurangan selama pilpres secara terstrukrur,sistematis dan masif (TSM).

Kelima tuduhan kecurangan itu adalah penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah,
Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan Aparatur Negara, polisi dan intelijen, pembatasan kebebasan pers dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

Untuk memperkuat dalilnya itu, Bambang menyertakan tautan berita media massa online sebagai buktinya.

Pada intinya, seluruh berita tersebut menyoroti tentang upaya pemerintah menaikkan gaji aparatur sipil negara, kenaikan dana kelurahan, pencairan dana bantuan sosial (Bansos), percepatan penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyiapan skema Rumah DP 0 Persen untuk ASN, TNI dan Polri.

Ini Analisa Pengamat Militer Kenapa Panglima TNI Tidak Jadi Target Pembunuhannya

Demi Sepatu Rp2,7 Juta Warga Jakarta Rela Antre di Plaza Indonesia

China Bilang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Menyebarkan Berita Bohong

"Dengan sifatnya yang terstruktur, sistematis, masif tersebut, maka penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara tersebut adalah modus lain money politics atau lebih tepatnya vote buying," ucap Bambang.

"Patut diduga dengan alur logika yang wajar, bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari program kerja tersebut, yang kebanyakan tidak lain adalah para pemilih dan keluarganya, agar lebih memilih Capres Paslon 01," tutur mantan Wakil Ketua KPK itu.

Halaman
1234
Penulis: Muhamad Rusdi
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved