Pilpres 2019

29 Pendamping Diajukan Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin, Ini Tugas Mereka Saat Sidang Sengketa Pilpres

TIM hukum pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin mengajukan 29 nama pendamping sebagai prinsipal, ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/6/2019).

29 Pendamping Diajukan Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin, Ini Tugas Mereka Saat Sidang Sengketa Pilpres
CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). 

TIM hukum pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin mengajukan 29 nama pendamping sebagai prinsipal, ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/6/2019).

Jokowi-Maruf Amin adalah pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019,

Ade Irfan Pulungan, anggota tim hukum Jokowi-Maruf Amin menyatakan, dasar dari penyertaan pendamping tersebut adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 pasal 4 tahun 2018, tentang tata beracara dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Ini Agenda Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019, Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo Sandi Bakal Hadir?

Hal itu ia sampaikan ketika datang beserta tim untuk menyerahkan jawaban dan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis (13/6/2019).

"PMK Nomor 4 pasal 4 tahun 2018 itu kan dimungkinkan adanya pendamping untuk mendampingi prinisipal di dalam persidangan. Makanya kami memanfaatkan aturan itu," kata Ade.

Ia mengatakan, tugas para pendamping tersebut adalah memberikan informasi kepada tim kuasa hukum terkait sengketa Pilpres.

Ini Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK, Beberapa Ruas Jalan Mulai Malam Nanti Ditutup

"Tugas pendamping itu dia bisa memberikan informasi kepada kami tim kuasa hukum terkait persoalan yang ada," jelas Ade.

Ade mengatakan, para pendamping tersebut diperbolehkan hadir dan duduk di kursi pihak terkait dalam sidang semgketa Pilpres.

Meski begitu, menurutnya para pendamping tidak tidak diperbolehkan memberikan keterangan secara langsung kepada majelis hakim.

Tito Karnavian Akui Polisi Tak Nyaman Tangani Kasus yang Libatkan Purnawirawan TNI

"Ya, bisa masuk. Hasil komunikasi dengan pihak panitera mereka bisa hadir di persidangan dan duduk di kursinya pihak terkait," papar Ade.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved