Pilpres 2019

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna Minta Warganya Tak Datang ke Sidang Perdana di MK

"Ngapain juga ke sana (MK), kan sudah diserahkan ke lembaga MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu 2019."

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna Minta Warganya Tak Datang ke Sidang Perdana di MK
Warta Kota/Gopis Simatupang
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna 

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna yang juga kader Partai Gerindra, meminta warganya tidak perlu ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia berharap, warganya tidak terlibat dalam pengerahan massa dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Menurutnya, tidak ada alasan bagi warga Depok datang ke gedung MK karena calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto telah melarang pendukungnya ke Jalan Medan Merdeka Barat.

"Ngapain juga ke sana (MK), kan sudah diserahkan ke lembaga MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu 2019," kata Pradi Supriatna di Balai Kota Depok,  Kamis (13/6/2019).

Pradi Supriatna juga meminta masyarakat baik pendukung Capres Prabowo dan Capres petahana Joko Widodo bisa menghormati seluruh proses hukum di MK.

"Pak Prabowo pun sudah mengimbau tidak ada pengerahan massa ke MK," ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok itu.

Polisi Harap Imbauan Prabowo Agar Pendukungnya Tak Unjuk Rada di Mahkamah Konstitusi Dipatuhi

Gwen Prescilla Tak Kenal Diana Pungky dan Dedey Mulyawan Risyad Saat Masih Pasangan Suami Istri

8 Alasan Anda Harus Traveling ke Pakistan, Ini Bakal Jadi Petualangan yang Mengesankan!

Harapnnya, sidang gugatan Pilpres 2019 itu bisa berjalan lancar dan aman.

Sebelumnya, MK telah menetapkan sidang perdana PHPU Pilpres 2019 pada Jumat (14/6/2019).

Nantinya, MK akan mendengar pokok permohonan yang menjadi gugatan dari pihak pemohon yakni Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno.

Setelah itu, pada 17 hingga 21 Juni 2019, sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli, dan alat bukti.

Kemudian, pada 24 hingga 27 Juni 2019 dilanjutkan tahap Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH).

Sedangkan sidang pembacaan putusan paling lambat dibacakan pada tanggal 28 Juni 2019 mendatang.

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved