Kalangan Anggota DPRD DKI Mengaku Mereka Tak Tahu Pemprov DKI Sudah Terbitkan IMB Pulau Reklamasi

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau-pulau yang dibangun sejak era Pemerintahan Soeharto itu.

Kalangan Anggota DPRD DKI Mengaku Mereka Tak Tahu Pemprov DKI Sudah Terbitkan IMB Pulau Reklamasi
Warta Kota/Alex Suban
Aktivitas di Pulau Maju terus berlanjut meski sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau reklamasi yang di antaranya bernama Pulau Maju itu. 

Sebab, diungkapkannya, tidak ada satu orang petugas yang menjaga ataupun mengawasi ketiga pulau buatan di pesisir Ibu Kota itu, hingga saat ini.

"Tidak ada Satpol PP khusus di daerah situ semuanya, sudah dikatakan sebagai wilayah yang terbuka. Justru dengan terbuka itulah kita bisa dapatkan laporan, coba kalau itu tidak terbuka, kita gak tau laporan," ungkap Anies.

"Ini kejadian ini ada di mana saja dan kejadian membuka usaha tanpa ijin ada di banyak tempat. Begitu ada laporan kita tindak, jadi bukan wajar. Wajarnya kalo kita bertindak itu (penindakan), itu wajar, pelanggarannya itu, harusnya bukan kewajaran bahwa itu banyak terjadi (lahan dikuasai pedagang liar), iya," katanya.

Akan tetapi, ketika ditanyakan mengenai pengawasan ataupun rencana inspeksi mendadak dengan datang secara langsung, Anies mengaku, tidak mau.

Karena keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan pulau reklamasi tersebut tidak penting.

"Nggak usah lah, tidak sepenting itu," katanya.

Anies Baswedan Cuek Saja Saat Dia Tahu Banyak Pedagang Jualan di Pulau Maju

Seperti diketahui, sebelumnya, Anies Baswedan telah menyegel ketiga pulau reklamasi yakni Pulau C, Pulau D dan Pulau G atau kini disebut Pulau Kita, Pulau Maju dan Pulau Bersama secara langsung pada bulan Juli 2018 lalu.

Anies menyegel ketiganya lantaran seluruh bangunan yang berdiri di ketiga pulau belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tercatat, ada sebanyak 932 bangunan di Pulau Kita dan Pulau Maju yang terdiri dari 409 unit rumah, 212 unit ruko, dan 313 unit ruko, sedangkan Pulau Bersama hanya berupa daratan kosong.

Perda Pulau Reklamasi, DPRD : Gubernur DKI Anies Baswedan Harus Kordinasi Pemerintah Pusat

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved