Kalangan Anggota DPRD DKI Mengaku Mereka Tak Tahu Pemprov DKI Sudah Terbitkan IMB Pulau Reklamasi

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau-pulau yang dibangun sejak era Pemerintahan Soeharto itu.

Kalangan Anggota DPRD DKI Mengaku Mereka Tak Tahu Pemprov DKI Sudah Terbitkan IMB Pulau Reklamasi
Warta Kota/Alex Suban
Aktivitas di Pulau Maju terus berlanjut meski sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau reklamasi yang di antaranya bernama Pulau Maju itu. 

Terbetik kabar, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan ratusan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah mewah dan rumah kantor (ruko) di pulau reklamasi di Jakarta Utara.

Padahal, sebelumnya, diketahui bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau-pulau yang dibangun sejak era Pemerintahan Soeharto itu.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengaku belum mendengar terkait penerbitan IMB di Pulau Reklamasi.

Menurutnya, IMB baru bisa diterbitkan setelah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dibahas dan disahkan oleh para anggota dewan.

Namun, hingga saat ini, M Taufik mengatakan Perda RZWP3K itu belum pernah diserahkan dan dibahas oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

"Saya baru dengar (adanya penerbitan IMB). Belum tahu. Setahu saya mekanisme IMB itu kan harus sesuai ketentuan yang ada kemudian bila dia melanggar ada denda. Gitu," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Kamis (13/6/2019).

Aktivitas di Pulau Maju terus berlanjut meski sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau reklamasi yang di antaranya bernama Pulau Maju itu.
Aktivitas di Pulau Maju terus berlanjut meski sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menyegel pulau reklamasi yang di antaranya bernama Pulau Maju itu. (Warta Kota/Alex Suban)

Tetapi, oleh karena di atas Pulau Reklamasi ini sudah terlanjur didirikan berbagai bangunan sebelum Anies menyegelnya beberapa waktu lalu, jadi menurut Taufik penerbitan IMB tidak mesti menunggu perda RZWP3K disahkan.

Pasalnya dengan menerbitkan IMB, maka Pemprov DKI bisa memungut pajak atas bangunan tersebut.

"Ya ini kan barangnya sudah ada. Kan ini ada progresnya tersendiri. Ini barangnya sudah ada. Sebaiknya memang dipungut (pajak) kalau gak nanti rugi juga. Pemda rugi," kata Taufik.

Diketahui Anies telah mencabut perizinan 13 dari 17 Pulau Reklamasi. Namun empat pulau dilanjutkan, tetapi pengelolaannya diambilalih oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Jakpro.

Halaman
123
Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved