Pilpres 2019

220 Personel Kodim Depok Ikut Amankan Sidang MK, Dandim Depok Imbau Warga Tak Mudah Terprovokasi

Eko mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu-isu negatif saat pelaksanaan sidang tersebut.

220 Personel Kodim Depok  Ikut Amankan Sidang MK, Dandim Depok Imbau Warga Tak Mudah Terprovokasi
Warta Kota/Arie Puji Waluyo
Komandan Kodim 0508/Depok, Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar 

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Sidang yang  menangani  sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) bakal digelar 14-28 Juni 2019.

Untuk membantu Kepolisian RI mengamankan  sidang tersebut, ratusan prajurit Komando Distrik Militer (Kodim) 0508/Depok turut dikerahkan ke Jakarta.

"Ada 220 personel Kodim yang kita kerahkan untuk membantu Polri melakukan pengamanan dalam rangka sidang sengketa Pilpres," ujar Komandan Kodim 0508/Depok Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar.

Dia mengatakannya  di markas Kodim, Pancoranmas, Kota Depok, Kamis (13/6/2019).

Roy Marten Akui Robby Sugara Sosok yang Tenang dan Penyabar

Untuk pelaksanaan pengamanan, kata Letkol Eko, mulai Jumat (14/6/2019) pihaknya akan menempatkan ratusan prajurit itu ke sejumlah titik objek pengamanan yang telah ditentukan.

Dalam kesempatan itu, Eko  mengimbau masyarakat, khususnya warga Kota Depok, agar turut serta menyukseskan sidang sengketa Pilpres 2019 dengan cara memelihara ketertiban umum.

Eko mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu-isu negatif saat pelaksanaan sidang tersebut.

Menurutnya, semua pihak harus menahan diri dan jangan terpancing informasi hoax  atau kabar bohong dan menyesatkan sehingga tidak menimbulkan perpecahan antar-anak bangsa.

"Besok kan sudah mulai sidang sengketa Pilpres. Karena itu, kami mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang negatif," ucapnya.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna Minta Warganya Tak Datang ke Sidang Perdana di MK

Eko mengajak masyarakat untuk bijak dalam mengambil sikap dan tindakan.

Dia meminta warga Depok memercayakan proses sengketa tersebut kepada MK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Harapannya, proses penyelesaian sengketa Pilpres 2019 tidak sampai menjurus ke tindak kekerasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Ini untuk kebaikan bersama. Proses demokrasi ini harus kita yakinkan tetap mengedepankan dan menjaga keutuhan NKRI," kata Eko.

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved