Industri Digital

Sri Mulyani: Tak Hanya Indonesia, Seluruh Dunia Juga Pusing Pajaki Google hingga Netflix 

Dunia pusing untuk menarik pajak dari perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon dan Netflix.

Sri Mulyani: Tak Hanya Indonesia, Seluruh Dunia Juga Pusing Pajaki Google hingga Netflix 
Warta Kota/Alex Suban
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018). (Foto dok) 

Ternyata dunia dibuat tak berdaya oleh perusahaan- perusahaan digital. Dunia pusing untuk menarik pajak dari perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon dan Netflix.

APA yang menyebabkan dunia tidak berdaya menghadapi perusahaan-perusahaan digital seperti Google, Facebook, Amazon dan Netflix?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang kewalahan menarik pajak dari perusahaan- perusahaan digital.

Pasalnya, hampir seluruh negara di dunia juga cukup kesulitan untuk menarik pajak dari perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon dan Netflix.

"Karena yang pusing mengahadapi pajaknya Google, Facebook, Amazon, Netflix, itu tidak hanya kita tapi seluruh dunia pusing," ujar dia ketika di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

 Dimana Tito Karnavian Saat Sofyan Jacob Menjabat Kapolda Metro Jaya?

 Ini Pria yang Diduga Jadi Penyandang Dana Rencana Pembunuhan 5 Jenderal, Pernah Jabat Manajer PSSI

 Gagal SBMPTN 2019, Masih Bisa Masuk PTN Lewat Jalur Mandiri, Ini Rincian Biaya Kuliahnya

Penarikan pajak untuk perusahaan-perusahaan over the top (OTT) tersebut menjadi masalah lantaran skema perpajakan umumnya mengategorikan wajib pajak sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment.

Padahal, perusahaan digital telah mengeruk keuntungan yang begitu besar di Indonesia dengan masifnya pengguna jasa mereka.

Sementara, pemerintah belum mampu menarik pajak untuk perusahaan tersebut.

Oleh karena itulah, pada pertemuan G20 tingkat menteri 8-9 Juni 2019 lalu, negara-negara yang terlibat tengah menggodok peraturan perpajakan yang bakal meredefinisi BUT.

"Karena company-nya tidak ada di negara kita namun dia mendapatkan revenue yang efektif, sehingga tidak bisa diaplikasikan yang selama ini di dalam undang-undang dan perjanjian pajak internasional yaitu BUT permanen establishment," kata Sri.

Halaman
1234
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved