Pilpres 2019

JUBIR BPN Tunjukkan Sejumlah UU dan Surat Edaran Menteri BUMN Dilanggar Cawapres 01 KH Maruf Amin

Jubir BPN akhirnya membongkar sejumlah undang-undang dan Surat Edaran Menteri BUMN yang dilanggar oleh KH Maruf Amin.

JUBIR BPN Tunjukkan Sejumlah UU dan Surat Edaran Menteri BUMN Dilanggar Cawapres 01 KH Maruf Amin
kompas.com
Cawapres 01 KH Maruf Amin digugat oleh BPN Prabowo-Sandi karena dianggap melanggar UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Menurut Dahnil, meskipun Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin menyatakan bahwa BNI Syariah dan BSM bukan BUMN, fakta-fakta justru semakin menunjukkan bahwa kedua perusahaan ini BUMN.

"Pertama Menteri BUMN menyatakan mau merger semua Bank Syariah BUMN dan terang menyatakan Posisi kedua Bank tsb. Kedua  90 % lebih modal kedua Bank itu ditangan BUMN dan Menteri mengatur," ujar Dahnil.

Belum lagi jika mengacu pada UU Perbendaharaan Negada dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), maka status BNI Syariah dan BSM jelas sebagai BUMN.

Dahnil Anzar Simanjuntak juga membagikan Surat Edaran Menteri BUMN No 1 tahun 2019 yang ditantangani oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro.

SE No 1 tahun 2019 itu tentang Keterlibatan Direksi dan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengasa BUMN dilarang sebagai pengurus parpol, dan/atau anggota legislatif dan/atau caloon anggota legislatif.

SE Menteri BUMN No 1 tahun 2019 itu tentang Keterlibatan Direksi dan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif dan/atau Calon Anggota Legislatif. Dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengasa BUMN dilarang sebagai pengurus parpol, dan/atau anggota legislatif dan/atau caloon anggota legislatif.
SE Menteri BUMN No 1 tahun 2019 itu tentang Keterlibatan Direksi dan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif dan/atau Calon Anggota Legislatif. Dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengasa BUMN dilarang sebagai pengurus parpol, dan/atau anggota legislatif dan/atau caloon anggota legislatif. (@dahnilanzar)
SE Menteri BUMN No 1 tahun 2019 itu tentang Keterlibatan Direksi dan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif dan/atau Calon Anggota Legislatif. Dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengasa BUMN dilarang sebagai pengurus parpol, dan/atau anggota legislatif dan/atau caloon anggota legislatif.
SE Menteri BUMN No 1 tahun 2019 itu tentang Keterlibatan Direksi dan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif dan/atau Calon Anggota Legislatif. Dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengasa BUMN dilarang sebagai pengurus parpol, dan/atau anggota legislatif dan/atau caloon anggota legislatif. (@dahnilanzar)
SE Menteri BUMN No 1 tahun 2019 itu tentang Keterlibatan Direksi dan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif dan/atau Calon Anggota Legislatif. Dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengasa BUMN dilarang sebagai pengurus parpol, dan/atau anggota legislatif dan/atau caloon anggota legislatif.
SE Menteri BUMN No 1 tahun 2019 itu tentang Keterlibatan Direksi dan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif dan/atau Calon Anggota Legislatif. Dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengasa BUMN dilarang sebagai pengurus parpol, dan/atau anggota legislatif dan/atau caloon anggota legislatif. (@dahnilanzar)

"Bila merujuk surat ini etikanya luarbiasa kan ya? Dan idealnya Cawapres MA mematuhi edaran tersebut," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.

Simak kultwit Dhanil Anzar berikut ini.

@Dahnilanzar: Para pengusung etika dan toleransi otentik pastilah terganggu dengan etika Cawapres Ma'ruf Amin yg masih menjabat di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah dimana kepemilikan modalnya dikuasai mayoritas oleh BUMN, krn level mrk bukan lagi syariat namun sdh pada level hakikat.

@Dahnilanzar: KPU menyatakan mengapa Kuasa Hukum BPN mempermasalahkan Posisi Cawapres MA di dua Bank syariah baru sekarang? 1. BPN menggugat ke MK ya skrng 2. Karna sejatinya terkait dg posisi MA hrsnya jd tugas KPU mengkoreksi,namun tdk dilakukan 3.Krn mengira beliau sdh mundur ternyt belum.

Halaman
1234
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved