Pilpres 2019

JUBIR BPN Tunjukkan Sejumlah UU dan Surat Edaran Menteri BUMN Dilanggar Cawapres 01 KH Maruf Amin

Jubir BPN akhirnya membongkar sejumlah undang-undang dan Surat Edaran Menteri BUMN yang dilanggar oleh KH Maruf Amin.

JUBIR BPN Tunjukkan Sejumlah UU dan Surat Edaran Menteri BUMN Dilanggar Cawapres 01 KH Maruf Amin
kompas.com
Cawapres 01 KH Maruf Amin digugat oleh BPN Prabowo-Sandi karena dianggap melanggar UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Jubir BPN akhirnya membongkar sejumlah undang-undang dan Surat Edaran Menteri BUMN yang dilanggar oleh KH Maruf Amin. BPN minta kemenangan Jokowi-Amin didiskualifikasi.

KEABSAHAN KH Maruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor 01 terus dipersoalkan kubu pasangan Capres/Cawapres 02.

KH Maruf Amin dinilai melanggar UU Pemilu No 7 tahun 2017 dan sejumlah undang-undang karena tidak mundur dari Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah saat menjadi Cawapres.

Cawapres 01 KH Maruf Amin berpasangan dengan Capres 01 Joko Widodo.

KH Maruf Amin sendiri mengaku masih menjadi menjabat sebagai pengawas di dua bank syariah tersebut, yaitu BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, membuat kultwit terkait posisi KH Maruf Amin tersebut.

Anies Dapat Oleh-oleh Rengginang dari Warga yang Ikut Program Mudik Gratis Pemprov DKI

Setelah Sofyan Jacob, IPW Desak Polri Tangkap Tujuh Jenderal Polisi Ini

BUKAN HOAX, Mantan Wakil Ketua Timses Prabowo Subianto Jenderal George Toisutta Meninggal Dunia

Tim pengacara BPN Prabowo-Sandi juga sudah mempersoalkan posisi KH Maruf Amin dan meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Capres/Cawapres 01 pada Pilpres 2019.

Dahnil Anzar Simanjuntak juga mempersoalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak cakap dalam melakukan pemeriksaan administrasi terhadap peserta Pemilu atau Pilpres 2019.

Karena itu, kata Dahnil Anzar Simanjuntak, semestinya KPU jangan lagi mempersoalkan pengacara BPN yang saat ini baru mempersoalkan posisi KH Maruf Amin yang menjadi pejabat di BUMN.

"KPU menyatakan mengapa Kuasa Hukum BPN mempermasalahkan Posisi Cawapres MA di dua Bank syariah baru sekarang? 1. BPN menggugat ke MK ya skrng 2. Karna sejatinya terkait dg posisi MA hrsnya jd tugas KPU mengkoreksi,namun tdk dilakukan 3.Krn mengira beliau sdh mundur ternyata belum," tulis Dahnil di akun twitternya, Rabu (12/6/2019) siang ini.

Halaman
1234
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved