Pilpres 2019

Jabatan Maruf Amin di Anak Perusahaan BUMN Dipermasalahkan Kubu 02, Ini Kata Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra pun mengatakan, jika calon lain keberatan soal penetapan KPU, bisa dibawa ke PTUN.

Jabatan Maruf Amin di Anak Perusahaan BUMN Dipermasalahkan Kubu 02, Ini Kata Yusril Ihza Mahendra
TRIBUNNEWS/DENNIS DESTRYAWAN
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat menghadiri Harlah ke-93 Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (14/2/2019) siang. 

PERSOALAN posisi Maruf Amin sebagai komisaris bank yang disoal kubu Prabowo-Sandi dalam sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dianggap sudah basi alias kedaluwarsa.

"Mempertanyakan hal itu sudah lewat waktu alias kedaluwarsa. Itu masalah administratif terkait persyaratan calon," ucap Yusril Ihza Mahendra, Ketua Tim Advokasi Joko Widodo-Maruf Amin, saat dihubungi Tribunnews, Selasa (11/6/2019).

Ketika KPU sudah verifikasi dan putuskan calon memenuhi syarat, lanjutnya, maka jika calon lain keberatan, mereka dapat mengajukan keberatan itu ke Bawaslu.

Prabowo Lebaran di Hambalang, Tak Gelar Open House

Yusril Ihza Mahendra pun mengatakan, jika calon lain keberatan soal penetapan KPU, bisa dibawa ke PTUN.

"Jadi ranahnya administrasi calon yang jadi ranah Bawaslu dan PTUN, bukan tanah MK," kata Yusril Ihza Mahendra.

Ia pun menyebut, MK tidak berwenang memeriksa hal terkait status paslon.

Tahun Ini Lebaran Paling Berat Bagi Partai Demokrat, SBY Tak Gelar Open House

Kewenangan MK, kata Yusril Ihza Mahendra, adalah memeriksa perselisihan hasil Pilpres, bukan memeriksa persyaratan administratif.

"Terlalu over confident mengatakan MK bisa melakukan diskualifikasi paslon, sementara Pilpres sudah selesai," jelas Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra pun mengatakan, status Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, jelas bukan karyawan BUMN.

Arus Mudik Lebaran 2019 Lancar, Menteri Perhubungan: Pembangunan Infrastruktur Sangat Berguna

"Kalau sudah anak dan cucu perusahaan BUMN, ya bukan BUMN lagi namanya. Menteri BUMN juga tidak ngurusi lagi anak cucu perusahaan BUMN. Itu sepenuhnya sudah swasta," beber Yusril Ihza Mahendra.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved